Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenkeu dan BI Kolaborasi Manfaatkan Data Devisa Ekspor dan Impor

Kemenkeu dan BI Kolaborasi Manfaatkan Data Devisa Ekspor dan Impor Sri Mulyani. ©Instagram Sri Mulyani

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan menyepakati kerja sama pemanfaatan dan pemantauan terintegrasi atas data dan/atau informasi devisa terkait kegiatan ekspor dan impor melalui Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika (SiMoDIS). Kesepakatan ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengatakan, kesepakatan ini secara umum merupakan pemanfaatkan data informasi devisa terkait kegiatan ekspor dan impor. Sehingga, pemerintah nantinya dapat memperoleh data secara akurat dan terkini.

"MoU nya adalah sharing sistem informasi tentang hasil ekspor maupun data data impor ini supaya real time. Jadi semua umum, data ekspor impor antara BI dan detailnya tanya Bu Menteri dan Pak Gubernur," ujar Wimboh usai menghadiri penandatanganan MoU di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (7/1).

Orang lain juga bertanya?

Sejak awal diimplementasikan pada tahun 2012, kepatuhan eksportir dalam memenuhi ketentuan penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) terus membaik dan mencapai 98 persen pada November 2018. Kinerja positif kepatuhan eksportir dimaksud tidak terlepas dari sinergi kebijakan yang kuat antara BI dan Kemenkeu, serta dukungan perbankan dan eksportir.

SiMoDIS menjadi salah satu langkah penguatan kebijakan DHE yang mengintegrasikan informasi ekspor dan impor, dan menyinergikan kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia terkait ekspor dan impor secara seketika.

Secara teknis, SiMoDIS akan mengintegrasikan aliran dokumen, aliran barang dan aliran uang melalui dokumen ekspor dan impor dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan data NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan data incoming ekspor dan outgoing impor dari financial transaction messaging system dan bank devisa.

Melalui integrasi ini, SiMoDIS akan mampu menyediakan informasi ekspor dan impor Indonesia yang komprehensif baik bagi Kemenkeu dan BI. Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari kesepakatan BI dan Kemenkeu.

Pertama meningkatkan perolehan dan kualitas informasi devisa kegiatan ekspor, kedua mendapatkan informasi devisa kegiatan impor, ketiga meningkatkan perolehan DHE, keempat mengoptimalkan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan perpajakan, kelima memperoleh informasi profil kepatuhan eksportir dan importir di bidang devisa dan kepabeanan dan keenam memperkuat pelaksanaan analisis bersama (joint analysis) terkait devisa.

Melalui kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman ini, BI dan Kemenkeu berkomitmen untuk terus meningkatkan kolaborasi dalam mendukung serta mengoptimalkan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung perekonomian Indonesia. (mdk/idr)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Wamendagri Bima Arya: Validitas Data Dukcapil Kunci Sukses Indonesia Emas 2045
Wamendagri Bima Arya: Validitas Data Dukcapil Kunci Sukses Indonesia Emas 2045

ndonesia tidak akan mampu mencapai visi tersebut tanpa data yang akurat dan terpercaya.

Baca Selengkapnya
Pertemuan Bilateral Indonesia-Korea Selatan: Mendag Budi Dorong Pengoptimalan Pemanfaatan IK-CEPA
Pertemuan Bilateral Indonesia-Korea Selatan: Mendag Budi Dorong Pengoptimalan Pemanfaatan IK-CEPA

Korea Selatan meminta dukungan Indonesia sebagai Tuan Rumah APEC 2025. Selain itu, Korea Selatan juga akan melakukan diseminasi IK-CEPA pada 2025.

Baca Selengkapnya
Dukung Digitalisasi, Data di Pemerintah Harus Terintegrasi
Dukung Digitalisasi, Data di Pemerintah Harus Terintegrasi

Masih ada tantangan dalam pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi.

Baca Selengkapnya
Kementerian Investasi dan Bank Indonesia Sepakat Kerja Sama Atur Perizinan di Sektor Keuangan
Kementerian Investasi dan Bank Indonesia Sepakat Kerja Sama Atur Perizinan di Sektor Keuangan

Kementerian Investasi BKPM telah menjalin kerjasama yang baik dengan Bank Indonesia dalam bentuk kegiatan promosi bersama di dalam maupun luar negeri.

Baca Selengkapnya
Perombakan Struktur Kementerian Keuangan di Era Prabowo, Apa Tugas Badan Intelejen Keuangan?
Perombakan Struktur Kementerian Keuangan di Era Prabowo, Apa Tugas Badan Intelejen Keuangan?

Tugas Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan yang baru dibentuk oleh Prabowo mencakup pengelolaan data, teknologi informasi, dan intelijen keuangan

Baca Selengkapnya
Kemendag Permudah Ekspor ke Jepang dengan SKA Elektronik
Kemendag Permudah Ekspor ke Jepang dengan SKA Elektronik

Permendag tersebut diterbitkan atas tinjauan umum (general review) dari IJEPA.

Baca Selengkapnya
Mendagri: Kebijakan Harus Disusun Berdasarkan Teori dan Data
Mendagri: Kebijakan Harus Disusun Berdasarkan Teori dan Data

Mendagri menjelaskan bahwa statistik berperan penting dalam pembuatan kebijakan.

Baca Selengkapnya
Dyah Roro Esti Ungkap Alasan di Balik Pembekalan Menteri dan Wamen di Akmil Magelang
Dyah Roro Esti Ungkap Alasan di Balik Pembekalan Menteri dan Wamen di Akmil Magelang

Roro sendiri menjadi salah satu yang akan ikut outbound di Magelang.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Bongkar Cara Pemerintah Cegah Masuknya Barang Ilegal ke Dalam Negeri
Sri Mulyani Bongkar Cara Pemerintah Cegah Masuknya Barang Ilegal ke Dalam Negeri

PPATK memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.

Baca Selengkapnya
Cara Pemerintah Menuju Indonesia Emas Lewat Data BPS
Cara Pemerintah Menuju Indonesia Emas Lewat Data BPS

Menuju Indonesia emas tidak hanya bersumber dari data BPS.

Baca Selengkapnya
Resmikan Pasar Karbon di Indonesia, Jokowi Ungkap Potensi Cuan Ribuan Triliun
Resmikan Pasar Karbon di Indonesia, Jokowi Ungkap Potensi Cuan Ribuan Triliun

Pasar karbon merupakan transaksi jual beli kredit karbondioksida.

Baca Selengkapnya
Kemenko Polhukam Pantau Kapal yang Mengancam Maritim Nasional untuk Dilaporkan ke Presiden Jokowi
Kemenko Polhukam Pantau Kapal yang Mengancam Maritim Nasional untuk Dilaporkan ke Presiden Jokowi

Indonesia sukses mempertahankan status White List selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2020, 2021, dan 2022.

Baca Selengkapnya