Follow
Kemenkeu: Data Tak Akurat Jadi Masalah Pengentasan Kemiskinan
Merdeka.com - Analis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Dewi Puspita mengatakan, data penduduk yang lebih lengkap perlu lebih diupayakan agar angka kemiskinan turun secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dewi mengatakan, salah satu permasalahan dalam pengentasan kemiskinan adalah ketidakakuratan data sehingga bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah tidak dapat diterima oleh masyarakat miskin.
"Itu akses terhadap perlindungan sosial yang diberikan pemerintah bisa jadi tidak terjangkau karena pendataan dan sebagainya," ujar Dewi dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu (13/7).
-
Mengapa data penting untuk program penanggulangan kemiskinan? Data merupakan komponen utama dalam program penanggulangan kemiskinan. Tanpa data yang akurat, program-program penanggulangan kemiskinan akan berisiko besar tidak tepat sasaran.
-
Kenapa kesenjangan terjadi di masyarakat? Kesenjangan dalam masyarakat bisa terjadi akibat berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Siapa yang terdampak kesenjangan? Dampaknya dapat dirasakan oleh individu dan kelompok yang kurang beruntung, seperti penurunan kualitas hidup, ketidakadilan, perasaan terpinggirkan, dan kesulitan untuk meraih kesempatan yang sama dengan kelompok yang lebih beruntung.
-
Bagaimana aplikasi Sipermata mengatasi kemiskinan? Aplikasi Sipermata diharapkan dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam mengakses dan memberikan informasi secara cepat, memberikan kemudahan dalam penyimpanan data, penyediaan data, kecepatan perolehan data, serta kemudahan dalam melakukan komunikasi, dan pelayanan publik.
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim tekan angka kemiskinan? 'Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,' jelas Yusliando.
Pemerintah sendiri mencatat sebanyak 7,54 persen penduduk miskin belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan 22,72 persen penduduk miskin berusia 0 hingga 17 tahun belum memiliki akta kelahiran.
Dengan demikian, Dewi mengatakan pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan agar realisasi kebijakan fiskal dapat tersalurkan secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sehingga itu menjadi hal penting yang perlu di perbaiki,” ujar Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu.
Saat ini, meski di semua wilayah Indonesia mengalami penurunan angka kemiskinan, Dewi mengatakan tingkat kemiskinan di Indonesia secara presentase masih tinggi.
Korelasi NIK dengan Kemiskinan
Dalam kesempatan ini, Perencana Muda Kementerian PPN/ Bappenas Fisca Miswari Aulia mengatakan terdapat korelasi antara kepemilikan dokumen kependudukan dengan kemiskinan. Menurut dia, mayoritas penduduk miskin berada di wilayah yang sebagian masyarakatnya belum memiliki NIK.
Kondisi ini yang membuat penduduk miskin tidak terdaftar di database, sehingga tidak mendapatkan berbagai bantuan yang dibutuhkan.
Sebelumnya, BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2021 adalah 26,50 juta orang atau mencapai 9,71 persen. Realisasi ini turun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan turun 1,05 juta orang terhadap September 2020.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca Selengkapnya
Menteri Sosial menyebutkan selama ini kementerian terkait dan instansi atau lembaga bergerak dalam pendampingan keluarga miskin menggunakan data berbeda.
Baca Selengkapnya
Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.
Baca Selengkapnya
Kemensos mendirikan lebih dari 648 lumbung sosial di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Target tingkat kemiskinan diiturunkan pada periode kedua Jokowi dalam RPJMN 2020-2024.
Baca Selengkapnya
Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah sebanyak 4.723 atau 90 persen penyandang disabilitas di Cakung yang belum mendapatkan bansos.
Baca Selengkapnya
Menurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca Selengkapnya
Salah satu anggota DPR menanyakan ketidaksesuaian data kemiskinan milik Kemensos
Baca Selengkapnya
Bagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca Selengkapnya
Ganjar pun menantang untuk membuka data soal angka kemiskinan dan dia pun menilai acara dialog publik akan menjadi menarik.
Baca Selengkapnya
Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca Selengkapnya
Pemerintah kini berupaya mengejar capaian target angka kemiskinan yang dipatok turun sekitar 6,5 hingga 7,5 persen dari total sekitar 26 juta jiwa di tahun ini.
Baca Selengkapnya