Kemenkeu: Defisit 2020 Capai 6,1 Persen Tapi Lebih Rendah Dibanding Malaysia

Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) mengalami goncangan yang cukup kuat pada 2020. Tercatat, defisit sampai melebar ke 6,1 persen namun lebih rendah dibanding Malaysia dan Filipina.

"Tahun lalu, dengan defisit sekitar 6 persen lihatlah negara lain. Negara lain memiliki defisit yang jauh lebih dalam, Inggris dan Kanada. Anda bahkan dapat melihat AS, Jepang, Italia, Argentina serta Prancis. Filipina dan Malaysia, defisitnya jauh lebih dalam dari Indonesia," ujarnya, Selasa (6/4).

Suahasil menjelaskan, kegiatan ekonomi memang menurun drastis sepanjang tahun lalu. Penurunan terlihat pada konsumsi, investasi serta aktivitas ekspor impor dari dalam dan ke luar negeri. Satu satunya andalan adalah konsumsi pemerintah.

"Kita sudah melihat bahwa kegiatan ekonomi sedang menurun. Artinya konsumsi menurun, investasi menurun ekspor dan impor menurun. Satu-satunya sumber pertumbuhan yang bisa kami jelaskan adalah dari pengeluaran pemerintah," katanya.

Selama ini, pemerintah selalu berupaya menjaga defisit dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang APBN yaitu 3 persen. Seperti diketahui, pandemi Virus Corona membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian berbagai belanja sementara penerimaan tertekan.

"Pemerintah Indonesia menaikkan defisit kita dengan realisasi 6,1 persen. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kami, Indonesia, belum pernah melakukan itu sebelumnya, karena kami memanfaatkan batas fisik maksimum 3 persen, sangat jelas dalam undang-undang," paparnya.

Pelemahan Indonesia Tak Masuk yang Terburuk

Sebanyak 170 negara di dunia mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Bahkan hasil studi Bank Dunia mengatakan kontraksi ini menjadi terburuk dalam 150 tahun terakhir.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memahami, pandemi Covid-19 memberikan tekanan luar biasa termasuk juga Indonesia. Akibatnya, ekonomi domestik tidak tertolong dan terkontraksi minus 2,07 persen di 2020.

"Pada 2020 kita kontraksi ekonominya adalah negatif 2,07 persen. Jadi kita termasuk 170 negara yang mengalami kontraksi," kata dia dalam Webinar IAEI, secara virtual, Selasa (6/4).

Namun tingkat keparahan terjadi terhadap Indonesia tidak lebih besar jika dibandingkan dengan beberapa negara-negara lainnya. Baik di ASEAN, G20, bahkan negara di dunia lainnya.

"Saya sering melakukan pembandingan supaya kita tahu karena hidup itu ada perspektif, kita melihat kita tidak hidup sendiri maka kita kemudian melihat berbagai perbandingan. Atau bahkan saya sekarang membandingkan juga negara-negara Islam di seluruh dunia, supaya kita bisa punya sense di mana kita berada," sebutnya.

Bendahara Negara itu mengatakan, jika dibandingkan negara-negara G20 kontraksi ekonomi Indonesia masih relatif rendah. Tidak seperti Argentina dan beberapa negara lainnya yang justru mengalami kontraksi paling dalam.

Misalnya saja Prancis mengalami kontraksi hingga minus 9 persen, India minus 8 persen, Italia minus 9,2 persen, Meksiko minus 8,5 persen, Inggris minus 10 persen. Atau negara-neagra lain seperti Canada minus 5,5 persen, Brasil minus 4,5, dan negara-negara seperti Saudi Arabia minus 3,9 persen. "Ini di G20," singkatnya.

Sementara jika melihat ASEAN, memang Vietnam masih bisa tumbuh positif. Namun negara-negara tetangga dekat Indonesia seperti Singapura, Filipina, Thailand, dan Malaysia semuanya tersungkur. Di mana masing-masing mengalami kontraski 6 persen, 9,6 persen, 6,6 persen, dan 5,8 persen.

"Ini negara-negara ASEAN yang relatif disebut ASEAN 5 biasanya Indonesia masuk didalam konteks ini," jelasnya.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya, Indonesia juga masih relatif lebih baik angka pertumbuhan ekonominya. Sebab Iran masih minus 1,5 persen, Irak 12 persen, Kuwait 8 persen, Qatar 4,5 persen dan United Arab Emirates minus 6,6 persen.

"Poin saya adalah ini adalah situasi yang tidak memandang bulu siapa saja dihadapkan dan mengalami dampak konsekuensi yang luar biasa dan tentu dengan adanya kontraksi ekonomi akan terjadi konsekuensi kenaikan pengangguran kenaikan kemiskinan dan juga dampak kepada kesejahteraan masyarakat," tandasnya.