Kemenkeu desak Kemenperin larang mobil murah minum BBM subsidi

Merdeka.com - Kementerian Keuangan mendapati mobil murah Low Cost Green Car (LCGC) masih menggunakan bahan bakar premium atau BBM bersubsidi. Kemenkeu mendesak Kementerian Perindustrian mengeluarkan peraturan menteri untuk melarang penggunaan BBM bersubsidi pada mobil murah.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa ketentuan awal keluarnya izin LCGC adalah bahan bakar mobil murah tersebut tidak menggunakan RON di bawah 90.

"Artinya kita diskusi soal LCGC di awal itu, ada pemahaman LCGC tidak boleh ada beban di subsidi BBM. Jadi artinya mesinnya harus didesain untuk bensin RON 90 atau lebih. Tetapi kenyataannya di lapangan banyak mobil LCGC yang tetap mengonsumsi bensin di bawah RON 90. Nah ini yang kita pertanyakan karena tidak sesuai dengan harapan kita," papar Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Sabtu (22/3).

Semula Kementerian Keuangan berharap, kemunculan LCGC bakal mewujudkan impian Indonesia memiliki industri mobil yang efisien yakni mobil dengan kualitas bagus dan tidak memberatkan anggaran negara.

"Artinya kita bisa saja membuat mobil murah tetapi memberatkan uang negara. Kita inginnya mobil murah yang tidak memberatkan negara," imbuh Bambang.

Bambang mengaku, Kementerian Keuangan kesulitan menjaga uang negara karena peraturan menteri (Permen) yang mengatur kewajiban penggunaan bahan bakar non premium untuk mobil LCGC belum dikeluarkan Kementerian Perindustrian.

"Kita sudah minta dari dulu (peraturan menteri perindustrian) dan dari awalnya karena kita tidak masuk lebih awal karena kita hanya mengatur di PP untuk perubahan PPnBM. Teknisnya kita nggak bisa kontrol lagi. Kita hanya punya komitmen tadi silakan buat mobil murah supaya industri kita tumbuh dan mobil Indonesia tetapi jangan memberatkan anggaran negara," kata Bambang.

Padahal, Kementerian Keuangan telah memberikan insentif atau keringanan pembebasan bea masuk untuk komponen impor mobil LCGC termasuk Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dengan syarat utama, mobil LCGC yang diproduksi harus menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi.

"Insentif memang itu. Besarannya saya nggak ngomong angkanya. Dari jumlahnya tidak besar untuk mengurangi anggaran," tutup Bambang.