Follow
Kemenkeu: Diperlukan Pembiayaan Utang Cukup Tinggi di 2021
Merdeka.com - Direktur Jenderal PPR Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, pemerintah menetapkan defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,7 persen dari PDB. Sehingga memerlukan pembiayaan utang yang cukup tinggi.
"Untuk 2021 defisit anggaran APBN ditetapkan 5,7 persen dari PDB. Sehingga diperlukan pembiayaan utang cukup tinggi," ujar Luky di Jakarta, Senin (25/1).
Pemenuhan pembiayaan APBN melalui utang 2021 akan optimalkan berbagai sumber pembiayaan terutama dari pasar. Selain itu, pemerintah juga akan tetap mengandalkan dukungan Bank Indonesia dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Siapa yang dirasa bertanggung jawab atas kenaikan utang? 'Kita di-prank, yang terjadi justru kita bisa tahu kenaikan tertinggi sepanjang sejarah Republik ini ada di tangan Jokowi,' terang Eko.
-
Bagaimana utang negara dihitung? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Dimana negara dengan utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
"Kemudian proyeksi penerimaan dan kebutuhan belanja pemerintah, biaya dan risiko utang serta sentimen dan kondisi pasar keuangan baik global maupun domestik," jelasnya.
Pembiayaan APBN melalui utang salah satunya dilakukan dengan penerbitan SBN ritel baik konvensional dan syariah. Ada jenis ORI SBR ST dan SR. Pada 2021 pemerintah berencana menawarkan 6 seri SBN ritel dijual online, seri pertamanya dimulai penerbitan ORI019.
"Konsistensi pemerintah untuk menerbitkan SBN ritel secara reguler dilakukan sebagai bagian dari upaya pemenuhan target APBN tahun berjalan serta memberikan alternatif investasi yang aman bagi masyarakat. Diharapkan peningkatan kesejahteraan dan budaya berinvestasi masyarakat indonesia dalam jangka panjang dapat turut mewujudkan kemandirian bangsa untuk pembiayaan bangunan," paparnya.
Tawarkan ORI019
Pemerintah menawarkan ORI019 dengan tingkat kupon 5,57 persen. Hal ini sebagai salah satu instrumen investasi aman mudah dan menguntungkan di tengah kondisi pandemi dengan masa penawaran dimulai hari ini 25 januari hingga berakhir 18 februari 2021.
"Masyarakat dapat berpartisipasi langsung melalui 26 channel online dari midis kami yang kerjasama dengan pemerintah dimanapun kapanpun 24 per 7 hari di masa penawaran ini sampai 18 Februari," jelas Luky.
Seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan ORI019 akan digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan APBN 2021 termasuk untuk upaya penanganan dan pemulihan dampak dari pandemi Covid-19. Salah satunya program vaksinasi yang sedang dicanangkan pemerintah.
"Saya tekankan lagi bahwa 2021 kita masih harus berhadapan, antisipasi ketidakpastian namun di awal tahun, mari bangun optimisme bahwa pemulihan baik kesehatan ekonomi investasi dan aspek lain akan dapat diwujudkan," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ini penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.
Baca Selengkapnya
“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
APBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.
Baca Selengkapnya
Adapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Baca Selengkapnya
Prabowo mengakui manajemen utang perlu dilakukan dengan hati-hati.
Baca Selengkapnya
Pada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca Selengkapnya
Pembiayaan utang pada semester I-2023 mencapai Rp166,5 triliun, menurun 15,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Baca Selengkapnya
Mayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Mei 2024 sudah mencapai Rp8.353,02 triliun.
Baca Selengkapnya
Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca Selengkapnya
Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Selengkapnya