Kemenkeu Dorong Digitalisasi Tempat Pelayanan Terpadu Ditjen Pajak
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu langkah yang bakal dilakukan adalah melalui digitalisasi.
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, pihaknya mengedepankan website sebagai pusat pelayanan utama. Dengan demikian, keberadaan TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) yang sudah beroperasi selama ini akan perlahan dikurangi bahkan dihilangkan.
"Pertama pelayanan melalui website. Kedua itu kita punya call center," kata dia, dalam Media Gathering, di Bali, Jumat (2/7).
-
Dimana situs web untuk cek pajak? Pertama, buka laman resmi https://samsat-pkb2.jakarta.go.id/ di browser Anda.
-
Bagaimana cara cek pajak melalui website? Langkah Pengecekan Berikut langkah-langkah untuk mengecek pajak kendaraan bermotor melalui website:• Pertama, buka laman resmi https://samsat-pkb2.jakarta.go.id/ di browser Anda. Pastikan Anda menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet.• Setelah laman terbuka, Anda akan diminta untuk mengisi data kendaraan. Masukkan nomor polisi kendaraan Anda secara lengkap, termasuk empat digit angka dan huruf.• Langkah berikutnya adalah memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan data yang terdaftar. Pastikan NIK yang Anda masukkan benar untuk menghindari kesalahan data.• Sebelum melanjutkan, centang kotak 'Saya bukan robot' sebagai bagian dari proses verifikasi keamanan.• Terakhir, klik tombol 'Cari' untuk memproses data Anda.
-
Kenapa ATR/BPN membuat website ppid.atrbpn.go.id? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pertanahan dan tata ruang.
-
Dimana tempat bayar pajak online? Anda bisa melakukan pembayaran melalui berbagai platform seperti marketplace dan e-wallet.
-
Dimana lokasi kantor regional PTPN I? Selain itu, PTPN I memiliki delapan kantor regional yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, yang semakin memperkuat posisinya dalam mendukung industri perkebunan nasional.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
Dia mengatakan hal tersebut untuk masyarakat dalam mengakses pelayanan DPJ, dalam arti tidak perlu harus bersusah-susah datang ke kantor pajak. Selain itu, untuk menerapkan adanya standar pelayanan yang sama di seluruh Indonesia.
"TPT (Tempat Pelayanan Terpadu). Ada front office, total 550-an biasanya kami pakai 5 sampai 6 orang, bisa 3.000 pegawai. Sulit pertahankan standar. Bisa saja pernyataan sama (dari masyarakat atau wajib pajak), sama di Jakarta, Bali, Papua, tapi jawabannya bisa beda tuh," urai Robert.
Dia pun memastikan bahwa petugas yang selama ini bertugas di tempat-tempat pelayanan tersebut tidak akan kehilangan pekerjaan dengan adanya perubahan tersebut. Mereka, tegas Robert, akan dialihkan ke pos lain yang jauh lebih strategis.
"Bisa geser ke tempat lain, misalnya jadi penganalis data mungkin bisa jadi auditor. Nanti kita latih," ungkapnya.
Robert pun menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan sebuah rencana jangka panjang masih dan akan terus terus dimatangkan oleh DJP. "Tentu bukan tahun depan (berlaku). Saya bayangkan tahun 2024-2025. Kita sedang menyiapkan ke arah sana," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
Baca SelengkapnyaBelanja lewat e-katalog, pemerintah mampu menekan biaya operasional sebesar 40 persen.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN terus meningkatkan layanan pertanahan secara elektronik.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak akan mengimplementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax system.
Baca SelengkapnyaKominfo telah menyiapkan master plan dan mock-up untuk Gov-Tech.
Baca SelengkapnyaLayanan SPBE sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
Baca SelengkapnyaINA DIGITAL memiliki tugas besar untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan digital terpadu.
Baca SelengkapnyaINA Digital bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal.
Baca SelengkapnyaKebijakan pemutihan tidak efektif, masyarakat cenderung menunda pembayaran pajak karena menunggu pemutihan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaAcara ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya