Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenkeu gandeng Kemendagri tingkatkan pengawasan penerimaan negara

Kemenkeu gandeng Kemendagri tingkatkan pengawasan penerimaan negara rupiah. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat kerja nasional (rakernas). Acara ini guna meningkatkan pengawasan penerimaan negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah 2017.

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sumiyati, mengatakan rakernas ini bertujuan untuk mendorong peran dan sinergi APIP guna mengoptimalisasi penerimaan negara di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

"Rakernas ini kami selenggarakan dengan mengundang seluruh APIP lembaga untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan APIP untuk mengawasi penerimaan negara. Dan kami ingin membantu bagaimana optimalisasi penerimaan negara ini kita kawal bersama. Dan mungkin ada beberapa hal yang bisa di kerja samakan," kata Sumiyati di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/9).

Orang lain juga bertanya?

Dia menambahkan, fokus APIP adalah meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), mengawal percepatan kemudahan pemerintah dalam memungut pajak, dan mengawasi belanja pemerintah.

"Di samping itu, program prioritas pemerintah yang memasuki triwulan IV pasti pengeluaran negara besar, ini bisa digunakan sebagai wadah sinergi agar pendapatan yang menjadi hak negara bisa kita dorong untuk direalisasikan bersama," imbuhnya.

Nantinya, hadil dari rakernas ini akan dilanjutkan melakui Workshop Assosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) 2017 untuk menyongsong era digital yang dicanangkan pemerintah. Sehingga, seluruh transaksi keuangan di Indonesia bisa terintegrasi oleh teknologi (IT).

"Apabila semua transaksi bisa diproses berintegrasi IT, maka pengawasan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa mengikuti perkembangan di teknologi di Indonesia," jelas Sumiyati.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Bongkar Cara Pemerintah Cegah Masuknya Barang Ilegal ke Dalam Negeri
Sri Mulyani Bongkar Cara Pemerintah Cegah Masuknya Barang Ilegal ke Dalam Negeri

PPATK memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.

Baca Selengkapnya
PR Prabowo-Gibran Usai Dilantik: Perkuat Penegakan Hukum Terkait Pajak untuk Tingkatkan Penerimaan Negara
PR Prabowo-Gibran Usai Dilantik: Perkuat Penegakan Hukum Terkait Pajak untuk Tingkatkan Penerimaan Negara

Selain meningkatkan pemungutan dan penerimaan pajak, penguatan penegakan hukum dengan lebih konkret juga dapat mengurangi potensi kebocoran.

Baca Selengkapnya
Pengawasan Internal Dibutuhkan Guna Pastikan Program Kerja Kemnaker Berjalan Terukur
Pengawasan Internal Dibutuhkan Guna Pastikan Program Kerja Kemnaker Berjalan Terukur

Ppengawasan internal akan membawa Kemnaker dalam mempertahankan opini WTP.

Baca Selengkapnya
Kementerian PANRB Rancang Strategi Gempur Kemiskinan, Segera Dilaporkan ke Jokowi
Kementerian PANRB Rancang Strategi Gempur Kemiskinan, Segera Dilaporkan ke Jokowi

Evaluasi SAKIP tahun 2023 difokuskan pada pengentasan kemiskinan.

Baca Selengkapnya
Upaya Kemendagri Wujudkan Nawacita Presiden Jokowi
Upaya Kemendagri Wujudkan Nawacita Presiden Jokowi

Nawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen

Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.

Baca Selengkapnya
Misbakhun Gulirkan Ide Pemeriksaan Bertema untuk BPK di Era Prabowo-Gibran
Misbakhun Gulirkan Ide Pemeriksaan Bertema untuk BPK di Era Prabowo-Gibran

Misbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya
Inilah Tugas dan Fungsi Kementerian Penerimaan Negara, Kementerian Baru Bentukan Presiden Prabowo
Inilah Tugas dan Fungsi Kementerian Penerimaan Negara, Kementerian Baru Bentukan Presiden Prabowo

Wacana ini sebelumnya sempat ditepis oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Baca Selengkapnya
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP

Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Target Penerimaan Pajak 2024 Capai RpRp2.307,9 Triliun, Ini 4 Strateginya
Jokowi Target Penerimaan Pajak 2024 Capai RpRp2.307,9 Triliun, Ini 4 Strateginya

Pendapatan negara di 2024 ditargetkan capai Rp2.781,3 triliun, di mana penerimaan perpajakan ditargetkan capai Rp2.307,9 triliun.

Baca Selengkapnya
KPK: Risiko Korupsi di Instansi Negara Berada di Level Waspada
KPK: Risiko Korupsi di Instansi Negara Berada di Level Waspada

Tanak menjelaskan, sasaran tersebut diejawantahkan ke dalam bentuk indikator untuk mengukur dampak pencegahan korupsi menggunakan Survei Penilaian Integritas.

Baca Selengkapnya