Kemenkeu gandeng Kemendagri tingkatkan pengawasan penerimaan negara
Merdeka.com - Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat kerja nasional (rakernas). Acara ini guna meningkatkan pengawasan penerimaan negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah 2017.
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sumiyati, mengatakan rakernas ini bertujuan untuk mendorong peran dan sinergi APIP guna mengoptimalisasi penerimaan negara di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
"Rakernas ini kami selenggarakan dengan mengundang seluruh APIP lembaga untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan APIP untuk mengawasi penerimaan negara. Dan kami ingin membantu bagaimana optimalisasi penerimaan negara ini kita kawal bersama. Dan mungkin ada beberapa hal yang bisa di kerja samakan," kata Sumiyati di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/9).
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Apa itu PIP Kemenag? Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN ingin menjadi lebih profesional? 'Dalam rangka kesinambungan organisasi serta penerapan sistem merit yang diharapkan mampu membawa Kementerian ATR/BPN untuk menjadi lebih profesional,' kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN meminta Pemda aktif? “Oleh sebab itu, kami mohon bantuan dari Pemda untuk memberikan dokumen-dokumen...
Dia menambahkan, fokus APIP adalah meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), mengawal percepatan kemudahan pemerintah dalam memungut pajak, dan mengawasi belanja pemerintah.
"Di samping itu, program prioritas pemerintah yang memasuki triwulan IV pasti pengeluaran negara besar, ini bisa digunakan sebagai wadah sinergi agar pendapatan yang menjadi hak negara bisa kita dorong untuk direalisasikan bersama," imbuhnya.
Nantinya, hadil dari rakernas ini akan dilanjutkan melakui Workshop Assosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) 2017 untuk menyongsong era digital yang dicanangkan pemerintah. Sehingga, seluruh transaksi keuangan di Indonesia bisa terintegrasi oleh teknologi (IT).
"Apabila semua transaksi bisa diproses berintegrasi IT, maka pengawasan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa mengikuti perkembangan di teknologi di Indonesia," jelas Sumiyati.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca SelengkapnyaPPATK memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.
Baca SelengkapnyaSelain meningkatkan pemungutan dan penerimaan pajak, penguatan penegakan hukum dengan lebih konkret juga dapat mengurangi potensi kebocoran.
Baca SelengkapnyaPpengawasan internal akan membawa Kemnaker dalam mempertahankan opini WTP.
Baca SelengkapnyaEvaluasi SAKIP tahun 2023 difokuskan pada pengentasan kemiskinan.
Baca SelengkapnyaNawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Baca SelengkapnyaGanjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.
Baca SelengkapnyaMisbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara di 2024 ditargetkan capai Rp2.781,3 triliun, di mana penerimaan perpajakan ditargetkan capai Rp2.307,9 triliun.
Baca SelengkapnyaAPBN hingga pertengahan bulan Desember 2023 tercatat positif dari target yang ditentukan
Baca SelengkapnyaAdanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
Baca Selengkapnya