Kemenkeu gandeng PPATK dan KPK untuk proses lelang jabatan
Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri rekam jejak keuangan para kandidat lelang jabatan di Kementerian Keuangan.
"Yang pasti PPATK, karena sudah saya kirim ke PPATK," kata Mardiasmo di Kantor Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (27/11).
Sementara, untuk pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan dilakukan apabila kandidat sudah melewati beberapa tahap wawancara.
-
Bagaimana proses pemakzulan presiden? Proses pemakzulan presiden di Indonesia melibatkan tiga lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan MPR. Mekanisme ini diatur secara rinci dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
-
Siapa yang akan ditetapkan sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih? Hari ini, Rabu (24/4), KPU akan menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
-
Bagaimana proses pelantikan Presiden? Proses Pelantikan Setelah pasangan calon terpilih dan divalidasi oleh lembaga-lembaga yang berwenang, maka tahap-tahap berikutnya akan dilakukan:Persiapan AdministratifPanitia Pelaksana Pelantikan akan mempersiapkan semua detail logistik, keamanan, dan fasilitas yang diperlukan untuk acara pelantikan.
-
Siapa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024? Tahapan Pilkada serentak 2024 sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
-
Siapa yang menentukan gaji PKD Pilkada 2024? Gaji PKD Pilkada 2024 telah ditetapkan dengan jumlah yang mencapai Rp1.100.000 per bulan.
-
Siapa yang akan memutuskan menteri di kabinet? 'Enggak. Keputusannya di Pak Prabowo,' tegas dia.
"Kalau KPK kalau sudah wawancara deh, sekarang kan masih besar. Kalau sudah sampai wawancara, sudah mengerucut baru ke KPK," tutur Mardiasmo.
Setelah para calon kandidat lima posisi yang dilelang Kementerian Keuangan selesai melewati tahap ujian penulisan makalah, akan ada uji kelaikan publik.
"Tes track record. Nanti ada assesment center, wawancara tanggal 18 Desember terakhir. Tanggal 22-23 Desember Menteri Keuangan wawancara terakhir. Setelah itu diserahkan kepada presiden," paparnya.
Apabila presiden berkenan dengan calon-calon yang diajukan untuk lima posisi yang dilelang Kementerian Keuangan, Mardiasmo mengatakan, akhir Desember akan terpilih Dirjen Pajak baru. "Kalau bapak presiden berkenan, bisa akhir desember. Kalau tidak ya awal 2015," tutupnya.
Seperti diketahui, selain dirjen pajak, jabatan teras dilelang adalah kepala badan kebijakan fiskal, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi. Kemudian, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, dan kepala badan pendidikan dan pelatihan keuangan (BPPK).
Sebanyak 85 orang bakal bersaing mengisi empat jabatan teras di Kementerian Keuangan. Jumlah sebanyak itu didapat setelah bendahara umum negara membuka pendaftaran online peserta seleksi jabatan terbuka selama sembilan hari, mulai 12 November hingga 24 November 2014.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nama-nama calon pimpinan dan dewan pengawas KPK telah dikantongi Jokowi.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas lembaga antirasuah akan berakhir pada Desember 2024.
Baca SelengkapnyaKemendagri mulai melakukan penyaringan terhadap sejumlah nama yang diusulkan dari 10 DPRD provinsi di Indonesia untuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur.
Baca SelengkapnyaDalam surat itu, MAKI menegaskan bahwa pembentukan Pansel bukan lagi wewenang Jokowi, melainkan wewenang pemerintah mendatang di bawah Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, seleksi lanjutan Capim dan Cadewas KPK masih menunggu proses di pemerintahan saat ini yang dimpimpin Presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKurnia berharap, apa yang menimpa KPK di era Firli Bahuri tidak terulang.
Baca SelengkapnyaSejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.
Baca Selengkapnya"Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir," kata Ghufron.
Baca SelengkapnyaPrabowo tidak akan mengkaji ulang nama-nama Capim dan Cadewas KPK yang telah diserahkan ke DPR RI.
Baca SelengkapnyaPratikno menegaskan penentuan ketua Pansel sudah sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2020.
Baca SelengkapnyaTiga nama yang akan dibahas saat Sidang TPA bersama Jokowi bukan berasal dari Kemendagri sendiri
Baca Selengkapnya