Kemenkeu: GBK dan Aset Negara Tidak Dijual Saat Ibu Kota Pindah ke Kalimantan
Merdeka.com - Kementerian Keuangan memastikan Gelora Bung Karno (GBK) tidak akan dijual ketika ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Tak hanya GBK, aset-aset yang ditinggalkan akan dioptimalkan pemanfaatannya untuk kas negara.
"Bukan hanya GBK (Gelora Bung Karno), ini (aset negara) akan dioptimalkan," kata Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan dalam media brief DJKN, Jakarta, Jumat (22/7).
Encep menjelaskan, pemerintah sedang menyusun formula yang tepat untuk mengurus aset-aset negara yang akan ditinggalkan ketika ibu kota pindah ke IKN Nusantara di Penajam Paser Utara. Salah satunya menggabungkan 2-3 kementerian/lembaga dalam satu lokasi.
-
Bagaimana Jakarta dan IKN akan berbagi fungsi? Sesuai dengan skenario yang nantinya dipilih, salah satu kota dapat berperan sebagai ibukota secara legal (de jure), sedangkan kota lainnya menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan nasional (de facto), dan masing-masing kota didesain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu.
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Bagaimana Kemenkeu RI dibentuk? Bermula dari Departement of Financien Departemen ini dibentuk di masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan alasan keadaan ekonomi yang memprihatinkan kala itu.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Siapa yang akan pindah kantor ke IKN? Presiden Jokowi akan resmi memindahkan kantornya dari Istana Kepresidenan Jakarta, ke Istana di Kalimantan Timur.
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
Gedung-gedung yang kosong tersebut nantinya bisa dioptimalkan untuk menghasilkan pemasukan baru. Misalnya bisa disewakan agar uang sewanya bisa masuk kantong negara.
"(Gedung-gedung) ini bisa dioptimalkan, tidak dijual tapi disewakan agar menghasilkan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)," katanya.
Encep menjelaskan, ada beberapa jenis mekanisme kerja sama pemanfaatan aset negara selain sewa. Antara lain, kerja sama pemanfaatan (KSP), pinjam pakai, bangun guna searah (BGS), bangun searah guna (BSG), kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI) dan kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur (Ketupi).
"Itu mekanismenya, kalau sewa ini kan bahasa sederhananya," kata Encep.
Aset Negara Jakarta Selatan
Dia mencontohkan, aset negara di Jakarta Selatan berupa kompleks Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Aset negara tersebut bersebelahan dengan Mall FX Sudirman. Nanti, jika gedung itu sudah ditinggalkan, pengelola mall bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk memanfaatkan aset yang ditinggalkan.
"Misalnya di selatan ini kan ada Kemdikbud. Kalau gedung ini kosong bisa dikonsolidasikan dengan FX dll. Kalau swasta kan biasanya banyak idenya," kata dia.
Sehingga dia menegaskan aset-aset yang ditinggalkan di Jakarta tidak akan dijual. Melainkan dioptimalkan dengan pihak ketiga.
"Jadi enggak dijual, bisa disewa dan lain-lain. Jadi tolong dipahami, tidak dijual tapi dimanfaatkan," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini menyusul, rencana pemerintah untuk memindahkan usai Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaBukan cuma Monas dan GBK, hal serupa berlaku untuk kantor-kantor Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Jakarta.
Baca SelengkapnyaTahap pertama, jajaran deputi yang akan bertugas di IKN hanya yang memiliki tugas terkait fungsi pemerintahan.
Baca SelengkapnyaAirlangga memastikan sudah menyiapkan personel PNS yang akan pindah.
Baca SelengkapnyaPada tahap ini, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital.
Baca SelengkapnyaBerikut daftar lengkap kementerian/lembaga yang bakal pindah ke IKN tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKementerian PUPR terus mengejar pembangunan IKN sebelum fasilitasnya dipakai untuk mengatur pemerintahan.
Baca SelengkapnyaDinamika terkait pemindahan PNS ini terus berkembang, menyesuaikan dengan kemampuan pembangunan di IKN serta jumlah hunian yang akan siap untuk dihuni nantinya.
Baca SelengkapnyaSebanyak 12 tower diperuntukkan bagi TNI/Polri dan 35 tower untuk PNS atau ASN.
Baca SelengkapnyaRisiko yang akan muncul apabila tidak ada ketentuan tersebut yakni area Pulau Balang yang terpotong akan dikelola oleh dua administrasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan sekitar 3.100 hektare lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya