Kemenkeu: Hanya perusahaan tambang besar protes larangan ekspor

Merdeka.com - Pasca dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelarangan Ekspor Bahan Mineral Mentah dan beberapa aturan terkait, banyak perusahaan yang protes. Oleh karenanya, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa berencana membawa persoalan ini ke Wapres Boediono untuk mengevaluasi kebijakan ini.

Namun, Menteri Keuangan, Chatib Basri yang juga rapat bersama Wapres mengaku tidak ada pembahasan mengenai UU Minerba. Tetapi, untuk evaluasi atas implementasi UU Minerba akan diadakan rapat tersendiri. Hanya saja belum diketahui pelaksanaannya.

"Oh enggak, saya tadi cuma berdua sama Wapres, tidak sama Pak Hatta. Kalau soal implementasi undang-undang minerba ada rapat evaluasi belum tahu kapan," ujar Chatib di Kantornya, Jakarta, Rabu (29/1).

Mantan Kepala BKPM ini mengaku, setiap hari pemerintah diprotes mengenai implementasi UU Minerba. Tetapi, pihak keberatan atas kebijakan tersebut tidak semua perusahaan mineral yang beroperasi di Indonesia. Melainkan hanya perusahaan tambang kelas kakap seperti Freeport dan Newmont.

"Policy harus dilihat apakah tepat dengan itu maka harus tahu dari proses evaluasi. saya dengar protesnya cuma (besar)," ujarnya.

Sebelumnya, pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mineral dan Batu Bara di mana di dalamnya terdapat larangan ekspor bahan mineral mentah dan beberapa aturan terkait. Aturan ini terus dikeluhkan pengusaha pertambangan.

Setelah hampir tiga pekan aturan ini dijalankan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa untuk membahas keluhan perusahaan-perusahaan tambang. Termasuk soal keberatan mereka atas penetapan bea keluar yang cukup tinggi terhadap bahan mineral yang diekspor.

"Tadi koordinasi saja soalnya besok saya ada rapat kerja. Pembahasan terkait penerapan UU Minerba yang sedang dijalankan," ujar Jero Wacik.

Ketika ditanya soal kemungkinan untuk merevisi aturan itu, Jero Wacik menegaskan tidak ada perubahan atas aturan yang sudah ditetapkan. "Tidak ada (revisi). Ikut yang sudah ada," katanya.

Ditemui terpisah, Menko Perekonomian Hatta Rajasa membenarkan bahwa pertemuan tadi membahas beberapa hal terkait penerapan UU Minerba.

"Tadi bahas bea keluar. Nanti kita mau bahas di Wapres. Karena kan banyak yang mempertanyakan. Intinya itu. Soal BK ini dasarnya apa. Kok tidak ada di dalam PP-nya. Intinya itu kan. Ini baru dibahas menunggu Chatib Basri (Menteri Keuangan). Itu saja," terang Hatta.

Senada dengan Jero, Hatta juga menegaskan belum ada rencana revisi terhadap peraturan tersebut. "Belum. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya menanyakan apakah itu ada di dalam PMK atau Permen ESDM," jelasnya.

Baca juga: Penerapan UU Minerba bukti tak matangnya pemikiran pemerintah Jero Wacik: Tak mau bangun smelter, miskin amat Menteri Perindustrian minta bos Freeport patuh UU Minerba Jauh-jauh dari New York, bos Freeport lobi keringanan bea keluar Bos Freeport McMoran temui MS Hidayat protes UU Minerba (mdk/noe)