Kemenkeu: Kebocoran barang impor banyak terjadi di sektor migas

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK memperketat masuknya barang impor dalam negeri. Hal ini untuk menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan meredam defisit neraca perdagangan Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengakui masih ada kebocoran barang diimpor, meski sudah diproduksi di dalam negeri. Barang impor tersebut kebanyakan digunakan sektor minyak dan gas bumi (migas).

"Kita lihat, kacamata bea cukai kenapa kok barang masih lolos. Kita liat end to end analisisnya. Bea cukai kan mekanik kan, boleh atau tidaknya barang masuk kan itu dari ESDM," kata Mardiasmo, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (24/7).

Padahal pemerintah telah menetapkan kriteria barang yang boleh diimpor, yaitu jika barang itu tidak ada di dalam negeri, jika barang ada tapi tidak mencukupi dan jika barang ada tapi tidak sesuai dengan spesifikasi.

"Melalui kacamata Kementerian Keuangan terutama Bea Cukai supaya barang-barang itu bisa diproduksi dalam negeri, ada stoknya, kan kriterianya ada tiga," ucap Mardiasmo.

Untuk meredam impor barang, Kementerian Keuangan bersama tim dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas), memperbaiki daftar barang yang bisa diimpor. Hal ini akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan, agar mengikuti perkembangan kebutuhan barang.

"Makanya ini kita perbaiki, sama dengan tim SKK Migas juga. Kita mau optimalkan dalam negeri," tuturnya.

Menurut Mardiasmo, pengetatan barang impor bertujuan untuk meredam defisit neraca perdagangan, serta meningkatkan penggunaan barang produksi dalam negeri.

"Kalau barang itu ada dan spesifikasinya masuk kenapa kita harus impor? Kan bikin defisit. Misalnya pipa, ada barang yang larangan terbatas dibutuhkan itu kan yang jadi negatif list itu yang kita sinkronkan. Datanya ada tapi kan tahunan sementara selama satu tahun itu terjadi perubahan di lapangan," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com