Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenkeu-Kementerian ESDM Fokus Kejar PNBP Batubara Lewat Joint Analysis

Kemenkeu-Kementerian ESDM Fokus Kejar PNBP Batubara Lewat Joint Analysis tambang batubara. afp

Merdeka.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, saat ini Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya tengah fokus pada sektor batubara dalam program joint analysis.

"Fokus kita memang kebanyakan saat ini batubara, mineral mulai sedikit-sedikit. Bersama teman-teman Kementerian ESDM kita mulai menggali," kata Isa dalam Media Briefing Capaian PNBP Semester I, Kamis (4/8).

Isa menjelaskan, joint analysis beserta joint program lainnya seperti joint probis (proses bisnis), joint audit, hingga joint collection (ABS), dinilai efektif membantu proses dalam mendeteksi piutang PNBP dan meningkatkan penagihan atas piutang-piutang.

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA dan KND, Kurnia Chairi menyampaikan, joint analysis yang dilakukan oleh DJA bersama DJP dan DJBC pada tahun 2020 berhasil mengidentifikasi potensi kurang bayar PNBP senilai lebih dari Rp3 triliun. Sehingga piutang PNBP yang disetorkan ke kas negara sudah mencapai Rp2 triliun.

Sementara, di tahun 2022 ini DJA melakukan joint analysis atas 800 wajib bayar yang juga merupakan wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). "Akan bisa kita dapatkan sekiranya ada yang tidak secara proper melaksanakan kewajibannya," imbuhnya.

Di samping itu, saat ini joint collection juga sedang dilakukan atas perusahaan tambang yang teridentifikasi sudah membayar royalti kepada Kementerian ESDM, namun ternyata belum membayar PNBP penggunaan kawasan hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kurnia mencatat, ada sejumlah tunggakan PNBP penggunaan kawasan hutan yang belum dibayarkan sebanyak Rp3 triliun. Kemudian, yang telah berhasil diidentifikasi ada 112 wajib bayar dengan tunggakan PNBP penggunaan hutan senilai Rp1 triliun.

"Sebagian sudah melakukan penyetoran, sekitar 90-an wajib bayar. Ada beberapa yang berkomitmen menyetor karena akan dilakukan automatic blocking system," pungkas Kurnia.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons Singkat Kementerian ESDM Dua Pejabatnya Ditangkap Karena Kasus Nikel Ilegal
Respons Singkat Kementerian ESDM Dua Pejabatnya Ditangkap Karena Kasus Nikel Ilegal

Keduanya diduga terlibat kasus izin usaha pertambangan (IUP).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bidik Pemanfaatan Gas Bumi di Kawasan Industri, Segini Potensi Jumlahnya
Pemerintah Bidik Pemanfaatan Gas Bumi di Kawasan Industri, Segini Potensi Jumlahnya

Pertumbuhan industri pengolahan non-migas mencapai 4,64 persen pada triwulan I-2024, yang berkontribusi 72,39 persen terhadap nilai ekspor nasional.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ajak UEA Bangun Pusat Keuangan di IKN
Jokowi Ajak UEA Bangun Pusat Keuangan di IKN

Jokowi mengungkapkan bahwa telah ditandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan DIFC.

Baca Selengkapnya
Kejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya
Kejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya

KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.

Baca Selengkapnya
Kalangan Pengusaha Amerika Serikat Apresiasi Menko Airlangga Atas Iklim  Bisnis Indonesia yang Kondusif
Kalangan Pengusaha Amerika Serikat Apresiasi Menko Airlangga Atas Iklim Bisnis Indonesia yang Kondusif

Kalangan pengusaha AS memberi apresiasi terhadap kebijakan investasi Indonesia yang telah menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Curhat, Sering Ditanya DPR Soal Data Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron
Sri Mulyani Curhat, Sering Ditanya DPR Soal Data Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.

Baca Selengkapnya
Menko Luhut: Perlu Pembiayaan Inovatif untuk Kembangkan Infrastruktur Air yang Tangguh
Menko Luhut: Perlu Pembiayaan Inovatif untuk Kembangkan Infrastruktur Air yang Tangguh

CEO Acea, Fabrizio Palermo menyampaikan bahwa pembiayaan campuran diharapkan bisa menjembatani kesenjangan dalam program dan proyek di sektor berkelanjutan.

Baca Selengkapnya
Sepanjang 2023, Sektor Panas Bumi Sumbang Rp3,1 Triliun ke Kas Negara
Sepanjang 2023, Sektor Panas Bumi Sumbang Rp3,1 Triliun ke Kas Negara

PNBP panas bumi pada 2024 ditargetkan sebesar Rp2,1 triliun.

Baca Selengkapnya
PBNU Bakal Kelola Tambang Bekas Galian Bakrie Group di Kalimantan Timur Seluas 26.000 Hektar
PBNU Bakal Kelola Tambang Bekas Galian Bakrie Group di Kalimantan Timur Seluas 26.000 Hektar

lokasi konsesi tambang tersebut merupakan milik eks PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group.

Baca Selengkapnya