Kemenkeu: Kita Tidak Akan Pernah Gelontorkan Dana ke Jiwasraya

Merdeka.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menegaskan, pemerintah tidak pernah sama sekali menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perusahaan Asuransi Jiwasraya. Sebab, PMN tersebut diberikan kepada PT Bahan Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG).

"Kita tak akan pernah menggelontorkan ke Jiwasraya. Kita beri PMN ke BPUI yang akan bentuk perusahaan asuransi baru yang akan beli portofolio Jiwasraya yang sudah direstrukturisasi," kata dia dalam Bincang Media, di Jakarta, Jumat (18/12).

Dia menjelaskan, BPUI telah membangun perusahaan asuransi jiwa baru, di mana perusahaan tersebut mengambil alih portofilio milik Jiwasraya. Sehingga PMN tersebut diberikan kepada BPUI untuk mendirikan perusahaan tersebut.

"Karena sudah direstui tentu ini jadi portofolio yang sehat kalau sudah sehat pada kesempatan pertama harapanya dia dapat start yang bagus. BPUI ini sejak awal pendirinaya Insya Allah kalau ktita kawal juga supaya dia kelolanya bagus tentu pertama portofolio Jiwasraya yang dialihkan dan ditangani dengan baik oleh perusahaan asuransi jiwa yang sehat," jelas dia.

Dia pun berharap, kehadiran asuransi baru tersebut akan mampu melayani para nasabahnya, termasuk nasabah Jiwasraya.

PMN BPUI Rp 20 Triliun

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan suntikan modal sebesar Rp20 triliun diberikan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI bukan untuk menyelesaikan masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Menurutnya, kasus Jiwasraya sendiri saat ini telah ditangani oleh Kejaksaan Agung dan akan tetap dijalankan melalui jalur hukum.

"Jadi dalam hal ini Jiwasraya enforcement, bahkan kita minta ke Bapak Jaksa Agung membuat targeting berapa aset yang bisa di-recover dari berbagai kasus yang sedang ditangani Kejaksaan yang ada dalam peradilan," kata dia dalam video conference di Jakarta, Selasa, (29/9).

Meski begitu, pemerintah akan tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan kinerja dari Jiwasraya. Utamanya dalam membantu pengembalian polis bagi nasabah tradisional di asuransi pelat merah tersebut.

"Concern dari Jiwasraya tetap jadi tanggungjawab pemerintah. Dan kita pun tidak, tidak mereward untuk para peserta Jiwaraya yang selama ini yang bukan sifatnya tradisional," ungkapnya.

"Jadi saya ingin sampaikan karena tadi ada di pandangan dewan, beberapa fraksi menyampaikan concern hal ini. Kita akan tetap sangat hati-hati mengedepankan tata kelola yang baik dan akuntabilitas. Yang dengan persoalan hukum tetap ditangani dan kita tetap menangani institusinya," sambung dia.