Kemenkeu: Memang Ada Wacana PPN Sembako, tapi Jangan Dilihat Sepotong

Merdeka.com - Staf khusus (Stafsus) Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo membenarkan wacana penerapan Pajak Penghasilan Nilai (PPN) pada sembako hingga jasa pendidikan dan kesehatan. Namun dia meminta agar masyarakat tidak menangkap rencana tersebut sepotong-sepotong.

Yustinus menerangkan di masa pandemi, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sedang berjibaku melawan pandemi covid-19 dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

"Maka sangat tidak mungkin dan sungguh tidak bijaksana di keadaan seperti ini banyak orang yang hilang pekerjaan, banyak orang harus dibantu, usahanya harus berhenti banyak yang sakit pemerintah kok tiba-tiba membebani rakyat dengan mengenakan pajak,” kata Yustinus, dalam webinar Pajak Pendidikan, Minggu (13/6).

Apalagi menurutnya, sembako, jasa pendidikan, dan kesehatan serta lainnya merupakan kebutuhan yang paling dibutuhkan masyarakat di masa pandemi ini. Justru, dalam kondisi ini pemerintah memberikan banyak bantuan.

Namun, di lain pihak memang pemerintah tengah mengupayakan pemasukan negara tetap ada. Saat ini APBN defisit sangat besar karena pemerintah mengalokasikan Rp695 triliun di 2020 dan Rp699 triliun di 2021 untuk mengatasi dampak kesehatan dan dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19.

Oleh sebab itu, pemerintah pun perlu pengorbanan dari semua pihak untuk ikut membantu penanganan masalah tersebut. Namun saat ini hal tersebut masih dalam wacana.

"Maka kalau sekarang ada isu ada wacana yang sepihak yang sepotong-sepotong dalam konteks itu kayak pastikan itu tidak benar. Lalu apa yang dirancang Pemerintah? kita ingin memastikan reformasi perpajakan terus dilanjutkan," ujarnya.

Wacana di Tengah Pandemi

Lantas kenapa wacana penerapan pajak pada sembako, pendidikan, dan jasa kesehatan ramai diperbincangkan di masa pandemi?

Yustinus menjelaskan, menurutnya ini saat waktu yang tepat untuk menyusun kerangka kebijakan perpajakan, agar kelak ketika kondisi perekonomian membaik kebijakan tersebut bisa segera diterapkan. Ada istilah sedia payung sebelum hujan.

"Anda semua tahu menyusun undang-undang itu tidak mudah trias politika kadang panjang,kadang pendek apalagi hal yang sensitif kadang-kadang perlu penjelasan yang lebih baik. Itulah kenapa kita siapkan Sejak saat ini dan nanti diterapkan ketika kita sudah cukup kondusif dan punya kemampuan ekonomi," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com