Kemenkeu: Migrasi Kompor Listrik Masih dalam Kajian
Merdeka.com - Kementerian Keuangan menyatakan rencana program migrasi penggunaan kompor listrik dari kompor gas LPG masih dalam pembahasan. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya menegaskan kajian terhadap program tersebut masih belum selesai.
"Kajiannya belum selesai," kata Made di Gedung DPR-RI, Jakarta Pusat, Selasa (20/9).
Made menuturkan dalam salah satu pembahasan, kompor listrik baru bisa digunakan untuk pelanggan yang menggunakan daya minimal 1.300 VA. Mengingat daya kompor listrik yang digunakan berdaya minimal 1.000 watt.
-
Dimana program konversi kompor minyak tanah dilakukan? Sejak mulai dilaksanakan tahun 2007 hingga menjelang akhir 2010, telah dibagikan paket perdana sebanyak 44.675.000 ke seluruh wilayah Indonesia atau lebih dari 100 persen dari target.
-
Kapan program konversi minyak tanah ke LPG dimulai? Program konversi minyak tanah ke tabung gas LPG 3 kg digalakan pada tahun 2007. Prosesnya berlangsung sampai bulan Juli 2010.
-
Mengapa kompor minyak tanah dikonversi ke kompor gas? Tujuan utama konversi kompor minyak tanah menjadi kompor gas LPG untuk mengurangi subsidi. Sebab, biaya produksi minyak tanah setara dengan Avtur.
-
Apa program Kemenkop UKM untuk membantu UMKM masuk ke rantai pasok industri kendaraan listrik? Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Hanung Harimba Rachman mengatakan, ajang INABUYER merupakan peluang bagi UMKM sebagai start up, dealer, bengkel konversi, jasa swap baterai atau pengisian listrik dan rantai pasok komponen.
-
Bagaimana cara beralih ke listrik pascabayar? Untuk berpindah atau bermigrasi dari listrik prabayar menjadi pascabayar tergantung ketersediaan layanan di lokasi tempat Anda tinggal. Pengguna listrik prabayar diharapkan menghubungi PLN terlebih dahulu dan menyampaikan nomor ID Pelanggan untuk dilakukan pengecekan ketersediaan layanan di lokasi.
-
Bagaimana Pemprov Kaltim mendorong Perusda MBS untuk menerapkan bisnis kendaraan listrik? 'Saya mendorong ke depan, MBS mulai menggunakan kendaraan non fosil. Kendaraan itu bisa dipinjam atau disewakan,' ujarnya Akmal kepada wartawan.
Sementara itu, kompor listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya dibawah 1.300 VA harus ada penyesuaian. Namun hal ini kata Made masih dalam pembahasan di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero.
"Kompor itu (listrik) bisa dipakai minimal listriknya 1.300 VA. Dari 450 VA ke 1.300 VA kan beda ininya, tarifnya. Nah makanya kita kan enggak tahu gimana teman-teman di PLN bikin kajian teknisnya seperti apa," sambung dia.
Made mengatakan penggunaan kompor induksi ini nantinya tidak akan menggunakan sumber listrik yang sama. Artinya akan ada jaringan khusus yang menyalurkan energi untuk penggunaan kompor listrik bagi pelanggan PLN kelompok 1.300 VA ke bawah.
"Jaringannya nanti tuh beda, rumah yang biasanya 450 VA jadi 1.300 A kan beda, itu yang menyediakannya siapa (belum ditentukan)," ungkapnya.
Meski begitu, Made memperkirakan jika masyarakat sudah beralih menggunakan kompor listrik, maka alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk impor LPG bisa lebih murah. Termasuk biaya subsidi energi untuk gas LPG pasti akan berkurang. Namun besarnya pengurangan anggaran tersebut masih belum bisa dihitung.
"Kalau melihat konsumsi total listriknya bisa dikaitkan dengan kebutuhan anggaran (subsidi) yang jauh lebih murah," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dapat Perintah dari Luhut, Konversi LPG ke Kompor Induksi Listrik Kembali Dilanjutkan Tahun Ini
Baca SelengkapnyaPenghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.
Baca SelengkapnyaStrategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaPengenaan PPN impor atau pajak impor mobil listrik utuh, atau completely built up (CBU) 0 persen masih menunggu arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca SelengkapnyaBegitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.
Baca SelengkapnyaAlasannya program ini bisa mengurangi impor gas elpiji (LPG).
Baca SelengkapnyaAlasan Dewan Energi usulkan orang kaya wajib pakai kompor listrik.
Baca SelengkapnyaFokus pemerintah dalam percepatan transisi energi Indonesia masih mengarah pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM akan terus berupaya merealisasikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaKepastian program HGBT ke depannya memang harus mencapai quorum antara dirinya bersama Menteri Keuangan dan Menperin.
Baca SelengkapnyaImpor LPG Indonesia masih menunjukkan tren kenaikan.
Baca SelengkapnyaRealisasi program insentif kendaraan listrik, baik mobil listrik maupun motor listrik belum maksimal.
Baca Selengkapnya