Kemenkeu mulai gerah dengan mobil murah
Merdeka.com - Kementerian Keuangan mulai gerah dengan mobil murah yang masih saja mengonsumsi bensin subsidi beroktan rendah. Padahal, pemerintah sudah membuat aturan main bahwa mobil murah diharuskan menenggak pertamax alias BBM non-subsidi.
"Kita baru kirim surat permintaan kepada kementerian perindustrian, efektivitasnya seperti apa. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) kan diminta untuk BBM non-subsidi, jadi ditanya itu penggunaannya seperti apa," kata Menteri Keuangan Chatib Basri di kantornya, Jakarta, Jumat (21/3).
Sejatinya, sejak awal mobil murah diluncurkan, tahun lalu, Kemenkeu sudah mewanti-wanti Kementerian Perindustrian untuk memastikan mobil murah hanya mengonsumsi BBM non-subsidi. Jika tidak, dipastikan mobil seharga di bawah Rp 100 juta itu bakal berkontribusi besar terhadap jebolnya anggaran dan volume BBM subsidi tahun ini.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Siapa yang memberikan masukan tentang revisi regulasi BBM subsidi? Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
-
Bagaimana cara Pertamina membantu mobil yang kehabisan BBM? 'Bekerja sama dengan aparat terkait, tim motorist Pertamina gerak cepat langsung mengirimkan BBM ke lokasi mobil yang mogok,' ucap Vice Presidenr Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendistribusikan BBM subsidi? Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading, Pertamina akan memastikan distribusi energi bersubsidi di tahun 2024 dapat menjangkau masyarakat kurang mampu di seluruh pelosok negeri dengan harga terjangkau.
-
Kenapa BPH Migas revisi regulasi penyaluran BBM subsidi? 'Pertama, pengaturan volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi darat, seperti data histori transaksi pembelian JBT dan JBKP, jenis kendaraan dan tempuh' jelasnya pada saat ditemui dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).
"Kalau dari segi sales, kita enggak tanya. itu bagian Kemenperin. Tapi kita mau lihat dari segi penggunaan subsidi BBM. Karena pada waktu itu dibuat untuk BBM non-subsidi. Kalau misalnya tidak (sukses), apa langkah yang dilakukan untuk itu," kata Chatib.
Sayangnya, menkeu tak berani menghapus insentif pajak mobil murah. Jika seandainya, mobil murah masih saja mengonsumsi bahan bakar yang "diharamkan".
"Itu mesti di-review lagi, saya mesti duduk dengan Kemenperin. Mungkin pengaturan mesin yang harus non-subsidi," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Direktur Toyota Astra Motor Johnny Darmawan menyatakan bahwa ketakutan pemerintah bahwa mobil murah bakal menyedot habis BBM subsidi tak terbukti. Soalnya, penjualan mobil murah masih belum sesuai target.
Penjualan mobil murah baru berkisar 13 ribu unit-15 ribu unit per bulan. Itu baru mencakup 4,16 persen dari total penjualan mobil nasional. "Jadi menurut saya yang ditakutkan pemerintah DKI tidak terbukti," kata Johnny.
Mobil murah paling laris adalah Toyota Agya yang terjual lebih dari 4 ribu unit per bulan. Disusul Daihatsu Ayla 3.700 unit, serta Honda Brio Satria 3 ribu unit.
Pembelinya didominasi oleh konsumen yang sejatinya sudah memiliki mobil. Padahal, pembeli mobil murah diharapkan datang dari konsumen yang sehari-hari berkendara motor
"Target new entry belum sukses, baru 20 persen-25 persen itu pembeli baru. Selebihnya 75 persen-80 persen pembeli adalah customer kita juga, yang biasa membeli compact car, dan MPV. Padahal tujuan utamanya LCGC kan bagaimana dinikmati orang yang dulu naik motor," ungkapnya. (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca SelengkapnyaKukuh menyebut salah satu penyebab fenomena tersebut dapat terjadi yakni menurunnya daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaErick tak bisa memastikan apakah pembatasan beli BBM per 17 Agustus 2024 sudah ketok palu. Sebagai Menteri BUMN, dirinya bakal mengikuti kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaUji emisi dilakukan untuk mendukung upaya menekan polusi udara.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.
Baca SelengkapnyaPemerintah cari cara agar penjualan kendaraan listrik meningkat.
Baca SelengkapnyaSetelah ditelusuri, ternyata tanki BBM mobilnya telah tercampur dengan air.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.
Baca SelengkapnyaSeharusnya alokasi subsidi BBM ditujukan pada sektor konsumen, bukan untuk produknya.
Baca SelengkapnyaPemberian insentif ini diyakini bisa mendongkrak penjualan mobil domestik yang ujungnya bisa menggairahkan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaLonjakan harga minyak dunia diperkirakan bakal semakin berdampak terhadap harga BBM Non Subsidi yang tidak mendapat sokongan anggaran dari APBN.
Baca SelengkapnyaAsap knalpot kendaraan selama ini ternyata penyumbang polusi paling tinggi di Jakarta.
Baca Selengkapnya