Kemenkeu pastikan tak ada perubahan dalam APBN 2018
Merdeka.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah tidak akan merevisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018. Artinya Pemerintah akan menjalankan APBN 2018 sesuai dengan yang ditetapkan.
"Kita ingin upayakan kalau anggaran itu cukup kredibel. Angkanya itu tidak harus bongkar pasang dan bisa dijalankan sesuai dengan yang ada. Karena itu di dalam asumsi makro kita juga memasang angka yang cukup bisa dipertanggungjawabkan," kata Suahasil di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (21/11).
Di 2018, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 5,4 persen, inflasi ditargetkan 3,5 persen, nilai tukar Rupiah Rp 13.400 per dolar Amerika Serikat (AS), dan ICP sebesar USD 48 per barel.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Apa itu APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
"Tapi International Moneter Fund (IMF) memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,3 persen," ujarnya.
Lanjutnya, APBN 2018 juga berjalan di tengah kondisi politik yang hangat. Di mana akan ada Pilkada Serentak di 147 daerah.
"Tahun depan adalah tahun Pilkada yang jadi persiapan tahun Pilpres. Jumlah pemilihnya lebih dari 75 persen jumlah pemilih yang akan ikut Pilpres 2019, jadi Pilkada rasa Pilpres. Karena pemilihnya di atas 75 persen, maka kondisi politik akan menghangat. Maka kami mau pastikan APBN jangan jadi uncertainty," jelasnya.
Seperti diketahui, APBN 2018 pendapatan belanja sebesar Rp 1.894.7 triliun, belanja negara sebesar Rp 2.204.4 triliun, dan defisit anggaran sebesar Rp 325.9 triliun.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani memastikan penetapan APBN 2024 tidak dipengaruhi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaUntuk APBN Tahun 2024, berarti siklusnya telah dimulai sejak Tahun 2023, dengan tahapan sebagai berikut:
Baca Selengkapnya"Tidak ada perubahan khusus pada 2024 dalam anggaran Bansos maupun perlinsos kecuali perubahan yang telah disampaikan," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaMenkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah
Baca SelengkapnyaPrabowo akan fokus pada pengelolaan penerimaan negara, termasuk pajak, bea cukai, serta optimalisasi belanja negara.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menegaskan tidak ada perbedaan jumlah anggaran yang keluar untuk belanja perlinsos periode 2019-2024
Baca SelengkapnyaFebrio menuturkan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap tumbuh di atas 5,0 persen, artinya tidak ada dampak yang signifikan pada kenaikan ke PPN.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani juga menampilkan bagan realisasi perlinsos Kemensos periode Januari-Februari selama 2019-2024.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR Said Abdullah mendoakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap menjabat di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya