Kemenkeu: Pemulihan Ekonomi Telah Terjadi Secara Merata

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07 persen pada kuartal II-2021 secara year on year (yoy). Pertumbuhan ini lebih besar jika dibandingkan pada periode sama tahun lalu yang tercatat kontraksi minus 5,32 persen. Sementara secara akumulatif Januari-Juni ekonomi tumbuh 3,10 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Fevrio Kacaribu menyebut, pertumbuhan ini sesuai dengan prediksi sebelumnya oleh Kementerian Keuangan. Hal ini membuktikan bahwa arah dan strategi pemulihan telah berjalan dan terjadi secara nyata.

"Pemulihan ekonomi telah terjadi secara merata. Konsumsi, investasi, ekspor dan impor semuanya mengalami pertumbuhan yang tinggi," kata dia dalam keterangannya, Kamis (5/8).

Ekspor dan impor tumbuh sangat tinggi dan merupakan respons pelaku usaha dalam memanfaatkan pemulihan ekonomi global. Dari sisi produksi, sektor-sektor unggulan nasional seperti manufaktur, perdagangan, konstruksi dan transportasi mampu mencatat pertumbuhan yang cukup kuat.

Peran pemerintah juga turut mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi dan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat. Dukungan kebijakan fiskal melalui instrumen APBN telah bekerja sangat keras mendukung upaya penanganan pandemi dan penguatan pemulihan ekonomi.

Kebijakan belanja countercyclical pemerintah, khususnya melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), telah on-track dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan terdampak, serta menstimulasi sektor usaha untuk kembali tumbuh positif pada Triwulan II-2021.

Dia melanjutkan, arah pemulihan ekonomi nasional sangat berkaitan erat dengan progres penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19. Sejak pertengahan Juni 2021, perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan akibat munculnya varian Delta yang menyebar sangat cepat.

Respons Cepat Pemerintah

Pemerintah merespon cepat dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 sejak tanggal 3 Juli 2021 dan baru saja diperpanjang hingga 9 Agustus 2021. Kebijakan tersebut merupakan upaya nyata pemerintah dalam memprioritaskan penanganan pandemi demi menyelamatkan masyarakat Indonesia.

Dengan implementasi PPKM yang efektif, momentum pertumbuhan konsumsi, investasi, dan ekspor dapat terus terjaga dan membantu peran APBN dan Program PEN yang masih tetap berjalan namun dorongannya akan terbatas jika sumber pertumbuhan lainnya terganggu.

Pemerintah melalui instrumen APBN terus melindungi masyarakat yang terdampak oleh eskalasi kasus pandemi dengan melakukan realokasi belanja non-prioritas dan meningkatkan alokasi anggaran kesehatan yang difokuskan pada penguatan sistem kesehatan untuk penanganan pandemi dan vaksinasi.

Selain itu, belanja perlindungan sosial juga diperluas dan diperpanjang untuk menjangkau masyarakat yang paling rentan terdampak guna tetap mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

"Ke depan, pemerintah akan tetap fokus pada langkah-langkah antisipatif dan responsif dalam menekan penyebaran pandemi Covid-19, terutama dengan mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi dan memperkuat 3T (testing, tracing, treatment)," tutup Febrio. (mdk/idr)