Kemenkeu: Penambahan Utang Indonesia di 2020 Lebih Kecil Dibanding Negara Lain
Merdeka.com - Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa mengatakan, pemerintah mengelola defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) secara prudent sepanjang 2020. Hal ini terlihat dari posisi dan pertambahan utang yang lebih kecil dibanding negara lain.
"Defisit kita lebih prudent dibanding negara lain termasuk juga utang publik kita terhadap PDB. Kalau kita lihat utang terhadap PDB kita naik tetapi masih 40 persen, ini lebih baik dibanding negara lain jauh lebih tinggi rata rata 60-70 persen," ujarnya dalam diskusi daring, Jakarta, Rabu (24/2).
Kunta melanjutkan, kemampuan mengelola keuangan negara tersebut menunjukkan pemerintah moderat dalam menjaga fiskal. Meski demikian, APBN dinilai cukup mengalami tekanan yang berat sepanjang tahun lalu.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Siapa yang menilai sektor keuangan stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial, seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial, seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Kenapa OJK melihat sektor keuangan stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
"Ini menunjukkan bahwa pengelolaan defisit kita moderat dibanding negara lain dan juga pertambahan utang kita lebih kecil dibanding negara negara lain. APBN memang bekerja ekstra keras 2020 akibat dampak pandemi," jelasnya.
Adapun belanja APBN 2020 sebesar Rp2.589 triliun. Kemudian alokasi di 2021 hingga 22 Februari mencapai Rp2.750 triliun. Dengan defisit pada 2020 sebesar 6,09 persen dan 2021 ditargetkan sebesar 5,7 persen.
Anggaran besar tersebut, kata Kunta, digunakan untuk menahan ekonomi tidak jatuh terlalu dalam. Kemudian, pemerintah juga menggunakan uang triliunan tersebut untuk memulihkan ekonomi. Pekerjaan berat tersebut masih akan dilakukan tahun ini.
"Kalau tak ada intervensi PEN mungkin pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih turun. Kalau kita lihat, kerja keras APBN ini masih akan kita lanjutkan di 2021," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Realisasi penerbitan utang Juli 2023 yang terkontraksi 17,8 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Baca SelengkapnyaSurplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca SelengkapnyaUtang Indonesia saat ini justru mengalami perbaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Baca SelengkapnyaRealisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
Baca SelengkapnyaJika dibandingkan dengan posisi akhir bulan Mei 2023, mengalami kenaikan Rp17,68 triliun.
Baca SelengkapnyaMenurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Baca SelengkapnyaIni penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca Selengkapnya"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaPosisi ULN pada November 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global.
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat, realisasi pembiayaan SBN mencapai Rp141,6 triliun atau turun 2 persen secara yoy dibandingkan Mei 2023 sebesar Rp144,5 triliun.
Baca Selengkapnya