Kemenkeu: Penyesuaian Iuran JKN untuk Tingkatkan Jaminan Layanan Kesehatan

Merdeka.com - Pemerintah telah menerbitkan Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah melakukan langkah lanjutan untuk memperbaiki dan menjaga kesinambungan ekosistem program Jaminan Kesehatan (JKN).

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan, Kunta Dasa mengatakan, langkah tersebut untuk memperbaiki dan menjaga kesinambungan ekosistem program Jaminan Kesehatan (JKN).

"Iuran BPJS menjadi kesinambungan program JKN, memberikan pelayanan yang tepat waktu dan berkualitas, terjangkau bagi negara dan masyarakat," kata Kunta dalam media briefing Anggaran JKN, Kamis (14/5).

Kemudian, besaran iuran disesuaikan dengan perhitungan aktuaria dan kemampuan membayar, dengan besar iuran PBPU kelas 1 (K1) sebesar Rp286.085, K2 sebesar Rp184.617, dan K3 sebesar Rp137.221. "Sesuai ketentuan, besaran iuran perlu direvisi secara bekala, iuran JKN terakhir naik tahun 2016 (kelas 3 PBPU bahkan belum pernah disesuaikan sejak 2014)," imbuhnya.

Menurutnya, penyesuaian iuran JKN agar program pemerintah tetap berkesinambungan, dan juga memberikan layanan yang tepat waktu dan berkualitas, termasuk juga supaya terjangkau bagi negara dan masyarakat.

"Untuk segmentasi peserta, untuk PBI pada saat Perpres 82/2018 iurannya Rp23.000. Tapi kemarin untuk Perpress 75/2019, iurannya Rp42.000, ini masih tetep sampai sekarang," kata dia.

Kemudian untuk pekerja penerima upah dalam negeri, pegawai negeri (PPU PN), iurannya adalah 5 persen dari gaji pokok dan tunjangan keluarga. Sementara 3 persen oleh pemberi pekerjaan (pemerintah) dan 2 persen dari pegawai.

Sedangkan dalam Perpres 75/2019, besaran iuran adalah 5 persen dari Take Home Pay (THP) dengan celling Rp12 juta, pemberi kerjanya 4 persen, dan pekerjanya sendiri 1 persen. "Untuk Badan Usaha (BU), sebenarnya waktu Perpres 82/2018 itu dibedakan dengan pegawai negeri, tapi untuk yang Perpres 75/2019 ini disamakan. Yang penting di sini mengenai PBPU," jelasnya.

Di mana dalam Perpres 82/2018 telah dirincikan untuk kelas 3 sebesar Rp35.000, kelas 2 Rp51.000, dan kelas 1 Rp80.000. Sedangkan pada Perpres 75/2019, untuk kelas 3 sebesar Rp42.000, kelas 2 Rp110.000, dan kelas 1 sebesar Rp160.000.

"Dengan kondisi tadi, harapannya memang keuangan DJS 2020 itu bisa surplus net-nya sampai Tp 1,76 triliun karena kemarin ada carry over dari 2019 sekitar Rp15,5 triliun. dan harapannya kita bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan, termasuk mereview INA CBGs," pungkasnya.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com