Kemenkeu Prediksi PPKM Darurat Tahan Laju Ekonomi Kuartal III-2021
Merdeka.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu memprediksi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diterapkan untuk menekan penyebaran covid-19, akan menahan laju pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021.
"Melalui PPKM Darurat ini jelas akan berdampak dan nanti dampaknya akan terlihat sesignifikan apa di kuartal III," katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (9/7).
Febrio menjelaskan, hal itu berpotensi terjadi mengingat konsumsi masyarakat terdampak signifikan, terutama pada kelompok pengeluaran terkait transportasi, pakaian, dan rekreasi.
-
Bagaimana cara pemerintah menekan inflasi? Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.Menurutnya, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Kenapa kemenko perekonomian perlu tingkatkan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5% tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal,“ tutur Menko Airlangga.
-
Bagaimana UMKM bisa bertahan di masa pandemi? Lewat jalur digital itu, IniTempe bertahan, bisa bertahan selama pandemi. Omzet bulanan Benny bahkan bisa mencapai puluhan juta dari dunia digital itu.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
Di sisi lain ia menuturkan dampak terhadap investasi relatif moderat karena lebih dari 70 persen investasi Indonesia didominasi dalam bentuk bangunan sehingga proyek-proyek pembangunan konstruksi masih berjalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Kemudian dampak terhadap dunia usaha relatif mix yakni sektor yang sensitif terhadap mobilitas diperkirakan tertahan, namun sektor yang berorientasi ekspor tetap resilient. "Kita tahu akan terkoreksi namun kita berharap PPKM Darurat ini menyelamatkan masyarakat dan bisa secara efektif kita lakukan sehingga dampaknya terhadap ekonomi bisa relatif terkontrol," jelasnya.
Oleh sebab itu, dia memastikan pemerintah terus mengakselerasi program vaksinasi yang hingga 8 Juli 2021 telah mencapai 49,48 juta dosis meliputi 34,86 juta dosis vaksinasi pertama dan 14,62 juta dosis vaksinasi kedua. Tak hanya itu, dia juga menegaskan pemerintah turut menerapkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang adaptif dan responsif dalam membantu masyarakat rentan dan dunia usaha.
Febrio mengatakan, upaya ini dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun sebesar 3,7 persen sampai 4,5 persen. "Ini kita tinggal dua kuartal lagi itu satu semester. Kita berharap bisa 3,7 persen sampai 4,5 persen," ujarnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebijakan pemerintah membuat daya beli masyarakat semakin amburadul.
Baca SelengkapnyaPernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.
Baca SelengkapnyaEkonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,94 persen (yoy) di Kuartal III-2023.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca SelengkapnyaJazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Baca SelengkapnyaIndonesia mulai memasuki pesta demokrasi yang dapat memengaruhi risk appetite investor dan pelaku usaha.
Baca SelengkapnyaPT Mandiri Sekuritas memperkirakan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) akan tetap stabil di sekitar 5,1 persen pada tahun 2025.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaPasar keuangan yang tidak pasti diprediksi bisa memperlambat ekonomi dunia.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi dari sisi belanja APBN, yang secara tren bakal meroket di kuartal IV.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengakui manajemen utang perlu dilakukan dengan hati-hati.
Baca SelengkapnyaPemerintah harus menghadapi tantangan mengamankan sektor ekonomi riil masyarakat sambil menjaga stabilitas keuangan negara.
Baca Selengkapnya