Follow
Kemenkeu Sebut Kebijakan Plastik Berbayar Bukan Akibat Pungutan Cukai
Merdeka.com - Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Heryanto menegaskan kebijakan kantong plastik oleh peritel belakangan ini pungutan tersebut bukan merupakan cukai. Pihaknya juga belum mengetahui tujuan dan maksud penggunaan pungutan tersebut.
"Saya pastikan itu bukan pungutan cukai. Kalau boleh pungutan itu pungutan apa, tujuan pungutan apa, peraturan apa, siapa yang mungut, di mana dan penggunaan pungutan untuk apa," ujar Nirwala saat dihubungi merdeka.com, ditulis Senin (4/3).
Sementara itu, dia juga menyebut pengenaan cukai plastik nantinya tidak akan memberatkan dunia usaha. Sebab, yang akan membayar cukai adalah konsumen/masyarakat.
-
Mengapa cukai minuman berpemanis diterapkan? Penerapan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) pada 2024 ini perlu disambut baik karena manfaat kesehatan yang mungkin diberikannya.
-
Apa alasan dibekukannya Bea Cukai? Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 untuk memperlancar arus barang demi mendukung ekonomi, setelah berkonsultasi dengan menteri dan mengevaluasi dari BPKP.
-
Siapa yang mendorong penerapan cukai? Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah lama mendorong upaya pemerintah untuk menekan konsumsi gula.
-
Mengapa Kemendag memusnahkan barang ilegal? Menteri yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan, pemusnahan tersebut dilakukan merupakan upaya Kemendag guna melindungi konsumen dalam negeri.
-
Dimana cukai rokok menjadi pengendali industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Dimana cukai minuman berpemanis telah diterapkan? Banyak negara telah menerapkan cukai ini dengan hasil positif. Di Meksiko, misalnya, cukai yang diterapkan sejak tahun 2014 menghasilkan penurunan konsumsi minuman berpemanis hingga 11,7 persen pada rumah tangga miskin dan 7,6 persen pada populasi umum dalam dua tahun.
"Ada pemahaman mendasar yang salah tentang pengenaan cukai. Pengenaan cukai dipahami industri plastik akan membebani industri plastik. Pemahaman itu salah karena tax payer adalah konsumen bukan industri," imbuhnya.
Nirwala melanjutkan, peran industri dalam hal ini adalah sebagai pemungut atau tax person. Nantinya hasil pungutan cukai akan dikumpulkan kembali oleh pemerintah dari industri sesuai dengan besaran cukai plastik yang ditetapkan.
"Dalam hal ini industri hanya tax person atau pihak yang memungut. Jadi yang membayar atau payer itu adalah konsumen," jelasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, cukai plastik dan cukai minuman berpemanis baru akan diberlakukan di 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Saat ini, barang yang dikenakan cukai baru mencakup tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih menggodok aturan pengenaan cukai produk.
Baca Selengkapnya
Triyono khawatir kenaikan harga minuman manis dalam kemasan nantinya akan membebani daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu telah memberikan sejumlah masukan kepada Kemenkes terkait dampak kebijakan ini.
Baca Selengkapnya
Kemenperin menegaskan tak ada keluhan dari pelaku usaha terkait menumpuknya kontainer di pelabuhan.
Baca Selengkapnya
Bukan hanya Ditjen Bea Cukai yang berurusan dengan barang impor.
Baca Selengkapnya
Kemendag juga menekankan pentingnya penelitian yang solid dalam mengimplementasikan aturan tersebut di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Setiap orang dilarang menjual produk tembakau secara satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.
Baca Selengkapnya
Ribuan kontainer yang masuk ke Indonesia sudah berdasarkan Persetujuan Impor (PI) Kementerian Perdagangan dan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kemenperin.
Baca Selengkapnya
Kemenperin mengaku memahami permasalahan teknis yang diakibatkan adanya perubahan-perubahan kebijakan.
Baca Selengkapnya
PPN atas jasa layanan uang elektronik sudah dilakukan sejak berlakunya UU PPN Nomor 8 Tahun 1983.
Baca Selengkapnya