Kemenkeu Sebut Kehadiran LPI Bisa Tekan Jumlah Utang RI

Merdeka.com - Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), Deni Ridwan menyebut, kehadiran Lembaga Pengelola Investasi (LPI) bisa menjadi pilihan skema pembiayaan infrastruktur baru di Tanah Air. Dengan begitu, diharapkan skema pembiayaan melalui utang dapat berkurang.

"Ini mesti menjadi concern dari masyarakat terkait tergantungan atau cukup besarnya investasi di infrastruktur menggunakan instrumen utang, padahal kita punya opsi yang lain," kata dia dalam diskusi Peran Investor Lokal dalam Rangka Pendalaman Finansial Instrumen Saham & Surat Berharga, secara virtual, Rabu (10/3).

Dia menekankan, dengan adanya LPI pemerintah ingin mencoba untuk menambah serta memperluas sumber pembiayaan agar tidak melalui utang. Apalagi LPI ini lebih kepada equity particupation

"Ini kita harapkan ke depan dengan semakin besarnya LPI, semakin besar juga sumber pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat utang," kata dia

Deni pun mendukung penuh upaya pemerintah dalam pendirian LPI. Dia berharap LPI dapat beriringan untuk pembiayaan jangka panjang, baik SBN maupun LPI yang berdasarkan equity.

"Tentu dari pemerintah mendorong dari sisi regulasi agar investor semakin banyak yang masuk, tidak hanya dari portopolio tapi juga bisa masuk dari investasi langsung," tandasnya.

Lembaga Pengelola Investasi Kunci Pembangunan Indonesia Bebas Ketergantungan Utang

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan terus mengerjakan berbagai pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia meski masih dalam situasi pandemi Virus Corona. Namun, kali ini pemerintah ingin menjalankan pembangunan tanpa mengandalkan dari utang.

"Kita ingin menyinambungkan proyek-proyek nasional terus dibangun. Terlepas kondisi Covid saat ini, tapi tidak dengan utang, malah di support melalui modal. Nah, ini kita berharap pengembangan infrastruktur di Indonesia tetap berjalan dengan bantuan modal," ujar Menteri Erick, Kamis (25/2).

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah kemudian membentuk Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Nantinya dalam pembangunan proyek nasional, INA akan bekerja sama dengan investor asing.

Dia meyakini, masih banyak investor-investor yang bersedia menanamkan dananya di Indonesia. Sebab, para investor memiliki rasa percaya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat.

"INA sendiri berpartner dengan banyak negara yang percaya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Prioritas project yang ada di INA ada tiga, infrastruktur, tol, airport dan pelabuhan. Ini bagian bagaimana optimalisasi market dan kesinambungan aset di BUMN," tandasnya.