Kemenkeu Sebut PMN Non Tunai Perbaiki Keuangan BUMN
Merdeka.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmawarta, memastikan realisasi Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap BUMN tak melulu bersifat tunai. Sehingga pemberian PMN bersifat non tunai memungkinkan untuk dilakukan karena mempunyai manfaat yang tak kalah penting.
"Waktu RDP dengan Komisi XI DPR RI, beberapa anggota bertanya kenapa PMN diberikan dalam bentuk non tunai. Seolah-olah ini sesuatu yang baru padahal kita melakukan berkali kali sebelumnya, tapi kurang atau tidak mendapat perhatian karena orang sukanya lihat yang tunai-tunai," kata dia dalam webinar Dukungan Pemerintah Kepada BUMN pada APBN 2020, Jumat (20/11).
Isa mengatakan, realisasi PMN non tunai ini menjadi suatu terobosan penting dalam memperbaiki struktur keuangan ataupun modal dari BUMN. Mengingat wujud PMN non tunai bisa berupa konversi piutang dari pemerintah.
-
Bagaimana BUMN mendapatkan PMN non tunai? PMN Non Tunai TA 20241) PT. Hutama Karya (Persero) berupa Barang Milik Negara dengan nilai wajar sebesar Rp1,93 triliun2) PT. Len Industri (Persero) berupa konversi utang sebesar Rp649 miliar3) PT. Bio Farma (Persero) berupa BMN dengan nilai wajarRp68 miliar 4) PT. Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,22 triliun5) PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp24 miliar6) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp367 miliar7) Perum DAMRI berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp460 miliar8) Perum LPPNPI/Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp301 miliar 9) PT. Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp4,18 triliun10) PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp828 miliar11) Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,10 triliun12) PT. Danareksa (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp3,34 triliun
-
Apa tujuan PMN tunai dan non tunai? Komisi XI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai dan non tunai bagi sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Tanah pada APBN tahun anggaran 2024.'Komisi XI DPR RI menyetujui PMN tunai dan non tunai pada APBN tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut PMN tunai Tahun anggaran 2024,' kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie dalam Rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Rabu (3/7).
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kenapa Menaker mendorong perusahaan bantu UMKM? Jadi bangun UMKM bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota Malang, Dinas UMKM Provinsi, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, tapi juga harus menjadi perhatian perusahaan-perusahaan besar,' kata Menaker saat membuka Festival Bentoel Bangun Bangsa 2023 di Malang, Selasa (29/8).
-
BUMN dan BUMS punya tujuan apa? BUMS sendiri didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
"Misalnya, perusahaan ditetapkan dividen sekian tapi belum dibayar-bayar karena kemampuan cashflow atau karena satu dan lainnya BUMN mengalami kesulitan untuk membayar ke pemerintah. Nah itu juga muncul utang kepada negara yang bisa di konversi dari pemerintah melalui piutang," terangnya.
Pun, dia menilai pemberian PMN non tunai berupa konversi piutang ini juga akan membuat BUMN menjadi lebih mandiri. Menyusul pemerintah juga tak cuma-cuma dalam membantu keuangan perusahaan pelat merah, yakni ada tuntutan tertentu yang harus ditempuh.
"Tentunya, untuk mencari modal sendiri dia harus punya struktur keuangan yang bagus, untuk itu konversi piutang negara yang juga utang BUMN kepada negara menjadi ekuitas itu akan memperbaiki struktur keuangan, setelah bagus BUMN itu bisa cari dana sendiri capital market bisa, perbankan bisa dan sebagainya," ucapnya.
Lebih lanjut, Isa mencontohkan, dua BUMN penerima PMN non tunai ialah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PT PANN Persero). "PMN non tunainya berasal dari konversi piutang negara untuk mengelola perusahaan," paparnya
Oleh karena itu, ke depan pihaknya berencana semakin menggencarkan pemberian PMN non tunai bagi BUMN yang membutuhkan. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan perusahaan pelat merah dalam mencari modal.
"Rencananya tahun depan, ada beberapa BUMN yang mendapatkan BUMN berupa tanah sebagai tambahan modal," tukasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca SelengkapnyaHusein menyampaikan, Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.
Baca SelengkapnyaPerusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca SelengkapnyaTambahan PMN Rp3 triliun disertai dengan peninjauan kembali tarif IJP.
Baca SelengkapnyaMerespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca SelengkapnyaKemenkeu berencana memberikan dana suntikan PMN kepada tiga perusahaan pelat merah senilai Rp28,15 triliun.
Baca SelengkapnyaPeningkatan tersebut terutama disalurkan kepada BUMN yang menjalankan fungsi strategis bagi negara seperti PLN, Pertamina, dan BULOG.
Baca SelengkapnyaUntuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca SelengkapnyaSebanyak 6 perusahaan BUMN karya membentuk perusahaan patungan bernama PT Karya Logistik Nusantara (KLN) untuk membangun IKN.
Baca SelengkapnyaErick Thohir terus mendorong pendapatan dari perusahaan BUMN karena Indonesia belum bisa mengandalkan pendapatan negara dari penerimaan pajak.
Baca SelengkapnyaKredit tersebut tumbuh sebesar Rp6.3 Triliun secara year to date dari Rp91.6 Triliun di Desember 2022.
Baca SelengkapnyaPMN tersebut akan dialokasikan untuk 10 komoditas pangan yang terdiri dari daging sapi, daging ayam, telur ayam dan lainnya.
Baca Selengkapnya