Kemenkeu Soal Aturan Uji Validitas RT Antigen: PNBP Justru Dibuat 0 Persen

Merdeka.com - Kementerian Keuangan menegaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104 tahun 2021 bukan menetapkan batas harga rapid tes antigen. Melainkan untuk tarif atas PNBP uji validitas RDT-Antigen di laboratorium yang ditunjuk Kementerian Kesehatan.

"PMK 104/2021 bukan menetapkan batas harga rapid test antigen, melainkan tarif atas PNBP Uji Validitas Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) di lingkungan Kemenkes," tutur Staf Ahli Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (14/8).

Dia menjelaskan, uji validitas (RDT-Ag) dilaksanakan oleh laboratorium yang ditunjuk Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 477 tahun 2021 terdapat tujuh laboratorium yang ditetapkan sebagai penguji validitas RDT-Ag, lima di antaranya adalah laboratorium di universitas.

"Layanan ini ditujukan untuk menguji bahan dasar/reagen yang dimiliki oleh perusahaan sebelum produk Rapid Diagnostic Test Antigen tersebut dapat diedarkan," kata Yustinus.

Uji validitas RDT-Ag yang dilaksanakan oleh laboratorium yang ditunjuk dikenakan tarif sebesar Rp694.000,00 per tes. Sedangkan tarif PNBP ditetapkan sebesar Rp 0 atau 0 persen. "Kemenkeu justru mengatur tarif PNBP-nya 0 persen," kata dia.

Yustinus menjelaskan selama ini biaya pengujiannya telah ditanggung oleh perusahaan yang meminta layanan pengujian tersebut dalam bentuk penyediaan bahan dan alat. Layanan ini berbeda dengan tes Antigen yang diberikan oleh penyedia jasa pengujian tes antigen kepada masyarakat.

Sebagai informasi, rapid test antigen merupakan salah satu metode dalam pemeriksaan Covid-19. Sedangkan uji validitas Rapid test merupakan serangkaian uji oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dalam rangka mengetahui validitas alat Rapid Test Antigen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

"Dalam rangka melakukan layanan dimaksud, Menteri Kesehatan melalui Keputusan Nomor 477 Tahun 2021 tentang Laboratorium Penguji Validitas Rapid Diagnostic Test Antigen, menunjuk beberapa laboratorium penguji yang diantaranya merupakan laboratorium lingkup Kementerian kesehatan," tutur Yustinus.

Uji validitas ini sangat penting dilakukan untuk menjamin kualitas dan validitas dari hasil tes yang dilakukan berbagai lembaga melayani pemeriksaan tes Covid-19.Untuk itu, pengenaan tarif ini berbeda dengan peraturan harga rapid tes antigen yang dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan.

"Jadi, ini berbeda dengan pengaturan harga rapid test antigen yang dapat dilaksanakan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, lab dan fasilitas kesehatan lainnya," kata dia.

Batas tarif tertinggi pemeriksaan rapid tes antigen-swab ditetapkan oleh Kemenkes melalui Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/1/4611/202). Harga tertinggi yang ditetapkan Rp 250.000 untuk pulau Jawa dan Rp 275.000 untuk di luar pulau Jawa).

Aturan Bukan Mengatur Harga Tes Antigen di Masyarakat

Dia menambahkan perlakuan pajak rapid antigen atau alat rapid test sudah tidak lagi termasuk kelompok barang yang mendapat fasilitas kepabean dan/atau cukai serta perpajakan. Hal ini sebagaimana diatur dalam PMK No. 92/PMK.04/2021. Sementara yang dapat fasilitas kepabeanan/cukai hanya PCR.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 104/PMK.02/2021 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Uji Validitas Rapid Diagnostic Test Antigen yang berlaku pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia meminta masyarakat tak salah sangka dan berpikir bahwa harga yang ditetapkan merupakan harga pemeriksaan antigen.

"Ini harga pemeriksaan uji validitas rapid antigen bukan pemeriksaan rapid untuk masyarakat," katanya saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (13/8).