Kemenkeu Soal Chinese Money Trap: Pengaruh untuk Indonesia Masih Sangat Jauh

Merdeka.com - Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa Indonesia masih aman dari pengaruh Chinese Money Trap yang tengah ramai dibicarakan. Mengutip penjelasan Facebook Nas Daily, Chinese Money Trap ialah skema China yang memberi pinjaman ke beberapa negara dalam jumlah besar untuk pembangunan dengan maksud agar Negeri Panda dapat menguasai aset tersebut jika penerima utang tidak mampu membayar.

Dikutip dari akun Facebook Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Senin (11/3), pemerintah memaparkan utang dari China hanya sebesar Rp 22 triliun per akhir 2018. Jumlah utang tersebut setara dengan 0,50 persen jumlah total pinjaman pemerintah.

"Utang pemerintah yang berasal dari pinjaman saat ini sebesar 18,23 persen. Sementara, dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN), sebesar 81,77 persen," tulis mereka.

Pemberi pinjaman antara lain Bank Dunia, Asian Development Bank, Jepang, Jerman, Prancis, dan China. Pinjaman pemerintah kepada China menggunakan skema goverment to goverment (G to G) dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, terukur, dan transparan.

"Pinjaman pemerintah tidak jatuh tempo sekaligus, tetapi pembayarannya dicicil selama periode tertentu sehingga tidak memberatkan keuangan. Indonesia masih sangat jauh dari pengaruh skenario yang disebutkan sebagai Chinese Money Trap," jelasnya.

Mengapa Indonesia masih aman?

Pemerintah menjelaskan, selain besaran jumlah utang dari China yang masih sebesar Rp 22 triliun atau 0,50 persen, rasio utang pemerintah terhadap PDB per 2018 masih dalam batas aman atau kurang dari 30 persen. Rasio utang Indonesia saat ini sebesar 29,78 persen, jauh di bawah negara peer atau yang setara. Di mana, Mesir sebesar 101,2 persen, Mongolia 79,4 persen, Sri Lanka 77,6 persen, Pakistan 67,2 persen.

Sementara, rasio defisit pemerintah pada 2017, sebesar 2,5 persen atau di bawah batas aman yang ditentukan 3 persen. Di mana, negara lain yakni Mesir di 10,7 persen, Kenya 9,5 persen, Mongolia 6,2 persen, Pakistan 5,8 persen, Sri Lanka 5,5 persen.

Kemenkeu meyakinkan pemerintah mampu untuk membayar utang karena telah dianggarkan dalam APBN di setiap tahunnya. "Pengelolaan utang diatur dalam UU APBN serta pengawasannya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)."

Selain itu, utang digunakan untuk membiayai proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat lebih besar dari biaya utangnya. Menurut McKinsey pada 2016, proyek infrastruktur memberikan return 20 persen, sementara biaya utang pemerintah sekitar 8 persen.

Disebutkan, China memberikan pinjaman ke beberapa negara untuk mewujudkan New Silk Road yang semuanya akan terhubung dengan China. Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, juga telah memperingatkan akan bahaya Chinese Money Trap ini. Mahathir, sejak kembali menjabat, terus menyuarakan perjanjian ulang atau bahkan pembatalan pada rencana kerjasama pembangunan infrastruktur oleh China yang disebutnya tak adil.