Kemenkeu Soal Penerapan Pajak Ekspor Nikel: Masih Butuh Diskusi

Merdeka.com - Kementerian Keuangan masih membahas rencana hilirisasi nikel, salah satunya dengan pengenaan pajak ekspor bagi pengolahan bahan tambang masih berada di bawah 50 persen atau kurang dari barang setengah jadi.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkap, menyangkut rencana ini memerlukan pembahasan lebih detail. Hingga saat ini, statusnya masih sebagai wacana.

"Saya rasa ini masih wacana, masih butuh diskusi teknis yang lebih detail, jadi belum bisa dipastikan pemberlakuannya kapan," kata dia dalam Media Briefing di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Selasa (2/8).

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menyebut, mengenai pengenaan pajak itu masih perlu didiskusikan lebih lanjut. "Ya nanti didiskusikan," kata dia singkat.

Sebelumnya, wacana ini juga pernah disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Davos, Swiss beberapa waktu lalu. Di sana dia mengajak investor global untuk menanamkan dananya ke pengembangan mobil listrik di Indonesia.

Bahlil menambahkan, pihaknya akan mengawal secara ketat hilirisasi terkait baterai kendaraan listrik di Indonesia. Meski, dia menyebut ada berbagai tantangan.

"Makanya, untuk baterai karena saya sendiri yang kawal gak ada cerita sekalioun negara-negara lain tidak ikhlas untuk negara indonesia ini maju untuk menjadi negara industrialis," katanya.

Dalam pengembangan baterai kendaraan listrik, salah satu yang dipilih adalah Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT-Batang). Menteri Bahlil menegaskan dua perusahaan telah berkomitmen membangun dikawasan itu, yakni LG dan Foxconn.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com