Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenko Perekonomian: Pagu Anggaran PEN Tak Ditambah, Hanya Pengaturan Ulang

Kemenko Perekonomian: Pagu Anggaran PEN Tak Ditambah, Hanya Pengaturan Ulang Pembagian BLT. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegriarso memastikan, pagu anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 masih berada di kisaran Rp699,43 triliun. Menurutnya tidak ada tambahan sekalipun ada beberapa pos yang mengalami adanya peningkatan anggaran.

"(Anggaran PEN) masih dalam pagu besaran yang jumlahnya Rp699,43 triliun. Hanya pengaturannya prioritas mana yang diberikan sektor kesehatan dan reafocusing dulu yang kita akan dahulukan," katanya dalam dialog Bantuan Pemerintah di Masa PPKM Darurat, Kamis (15/7)

Pada prinsipnya, komposisi perubahan pada anggaran program PEN tahun ini adalah tetap sama, yakni menjaga ruang fiskal. Mengingat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini dibatasi.

Orang lain juga bertanya?

"Dalam konteks ini Kementerian Keuangan kemarin sudah melakukan realokasi kembali di dalam program-program pemulihan ekonomi nasional. Beberapa program terjadi pergeseran peningkatan dan juga ada penyesuaian dan lain sebagian nya," jelas dia.

Seperti diketahui, dalam anggaran PEN 2021 ada beberapa pos yang ditambah dan dikurangi anggarannya. Namun perubahan tersebut tidak sampai mengubah pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp699,43 triliun.

Misalnya saja tambahan anggaran terjadi kepada tiga pos, yakni perlindungan sosial, kesehatan, dan insentif usaha. Peningkatan ini terjadi karena lonjakan kasus Covid-19 meningkat, dan membuat pemerintah harus bertindak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Rincian Perubahan

Untuk anggaran pelindungan sosial saat ini menjadi Rp153,86 triliun dari sebelumnya Rp148,27 triliun. Kemudian untuk sektor kesehatan, yakni dari Rp172,8 triliun meningkat jadi Rp193,9 triliun. Dan insentif usaha saat ini berada di Rp62,83 triliun dari sebelumnya hanya Rp56,7 triliun.

Sementara dua pos lainnya yang berkurang adalah dukungan UMKM dan Korporasi serta program prioritas. Di mana masing-masing hanya mendapatkan anggaran Rp171,7 triliun dan Rp117 triliun. Padahal sebelumnya berada di Rp194,7 triliun dan Rp127,8 triliun.

Sebelumnya, Pemerintah Jokowi berencana akan menambah anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp225,4 triliun. Tambahan anggaran dibutuhkan untuk penanganan lonjakan Covid-19 dan menambah stimulus bagi program PEN.

"PPKM darurat ada usulan tambahan yang besarnya Rp225,4 triliun," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Senin (5/7).

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Benarkah Anggaran Bansos Dipolitisasi saat Pemilu 2024? Begini Penjelasan Lengkap Sri Mulyani
Benarkah Anggaran Bansos Dipolitisasi saat Pemilu 2024? Begini Penjelasan Lengkap Sri Mulyani

"Tidak ada perubahan khusus pada 2024 dalam anggaran Bansos maupun perlinsos kecuali perubahan yang telah disampaikan," kata Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani di MK: Tak Ada Beda Realisasi Perlinsos Kemensos pada 2019-2024
Sri Mulyani di MK: Tak Ada Beda Realisasi Perlinsos Kemensos pada 2019-2024

Sri Mulyani juga menampilkan bagan realisasi perlinsos Kemensos periode Januari-Februari selama 2019-2024.

Baca Selengkapnya
Tarif Listrik Tak Naik Hingga Maret 2024
Tarif Listrik Tak Naik Hingga Maret 2024

Penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter.

Baca Selengkapnya
Update Sri Mulyani: Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Tetap Berlaku 1 Januari 2025
Update Sri Mulyani: Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Tetap Berlaku 1 Januari 2025

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.

Baca Selengkapnya
Tarif Listrik Tak Naik Sampai Juni 2024, PLN Jamin Tak Ada Mati Lampu
Tarif Listrik Tak Naik Sampai Juni 2024, PLN Jamin Tak Ada Mati Lampu

Darmawan memastikan kesiapan PLN untuk menghadirkan listrik yang tetap andal dan terjangkau demi menjaga daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya
Info Terbaru, Tarif Listrik Non Subsidi Tidak Naik hingga September 2024
Info Terbaru, Tarif Listrik Non Subsidi Tidak Naik hingga September 2024

Tarif adjustment listrik merupakan ketentuan tarif listrik bagi pelanggan non subsidi yang dievaluasi setiap tiga bulan secara berkala.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jamin Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Meski Minyak Dunia Mahal, Begini Penjelasannya
Pemerintah Jamin Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Meski Minyak Dunia Mahal, Begini Penjelasannya

Menko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Dana Bansos Tak Ada Kenaikan 6 Tahun Terakhir
VIDEO: Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Dana Bansos Tak Ada Kenaikan 6 Tahun Terakhir

Sri Mulyani menegaskan tidak ada perbedaan jumlah anggaran yang keluar untuk belanja perlinsos periode 2019-2024

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya
Hore, Tarif Listrik Tak Naik Sampai Akhir Tahun
Hore, Tarif Listrik Tak Naik Sampai Akhir Tahun

Tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik.

Baca Selengkapnya
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan

Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani di Sidang Sengketa Pilpres: Penetapan APBN 2024 Tidak Dipengaruhi Paslon Capres-Cawapres
Sri Mulyani di Sidang Sengketa Pilpres: Penetapan APBN 2024 Tidak Dipengaruhi Paslon Capres-Cawapres

Sri Mulyani memastikan penetapan APBN 2024 tidak dipengaruhi Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya