Kemenkop UKM Pastikan Penyaluran Banpres di Boltim Tepat Sasaran

Merdeka.com - Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Hanung Harimba Rachman menanggapi kritikan Bupati Boltim Sehan Salim Landjar soal penyaluran bantuan presiden (banpres) produktif.

Menurutnya, banpres yang disalurkan pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh yang berhak.

"Tugas kami memastikan bahwa yang bersangkutan berhak mendapatkan sesuai ketentuan dan disalurkan sesuai dengan ketentuan," ujar Hanung dalam konferensi pers, Senin (28/12).

Dia melanjutkan, penyaluran banpres produktif tidak ada hubungannya dengan lembaga pengusul karena dana bantuannya langsung ditransfer ke rekening penerima yang berhak. Untuk itu, dia memastikan bahwa penyaluran banpres ini tidak disalahgunakan.

"Jadi, sekali lagi kami menegaskan bahwa dalam penyaluran ini sudah tepat sasaran, sudah sesuai prosedur, tidak ada kaitannya apapun dengan lembaga pengusul," tandasnya.

Seperti diketahui, Bupati Boltim mengkritik penyaluran banpres yang menurutnya disalahgunakan. Dia menemukan adanya calon penerima yang diusulkan mendapat banpres oleh perusahaan dana ventura PT Esta Dana Ventura (sebagai lembaga pengusul). Calon penerima tersebut ialah nasabah yang meminjam dana di perusahaan tersebut.

Namun, bunga pinjamannya sangat tinggi. Sehan mempertanyakan mengapa penyaluran bantuan ini tidak dipercayakan kepada pemerintah daerah saja. "Langsung saja ke pemda, nanti kami yang melakukan pendataan UKM, kami yang lebih tahu," katanya.

Tidak Dibisniskan

Selain itu, Sehan mengkritik penyaluran banpres 'dibisniskan' oleh lembaga pembiayaan PT Esta Dana Ventura sebagai lembaga pengusul penerima banpres. Hanung menegaskan, penyaluran banpres tidak ada hubungannya tentang kaitan dengan lembaga tersebut.

"Kami menegaskan, penyaluran ini sudah tepat sasaran, sesuai prosedur, tidak ada kaitannya dengan lembaga pengusul dan tidak dipungut biaya apapun," kata Hanung.

Sebagai informasi, dugaan Sehan ini berawal saat dirinya melakukan tinjauan ke lapangan untuk mengecek progress penyaluran banpres produktif. Temuannya, sekitar 125 orang pelaku UMKM mengaku diusulkan menjadi penerima banpres oleh PT Esta Dana Ventura.

Berdasarkan keterangan salah satu pelaku UMKM, Esta Dana Ventura menyalurkan pinjaman kepada nasabah yang ingin diusulkan jadi penerima bantuan. Skema pinjamannya ialah, nasabah meminjam Rp3,4 juta dengan dana yang diterima yaitu Rp2,7 juta, dimana sisanya menjadi simpanan perusahaan.

Kendati, dana yang harus dikembalikan oleh nasabah bengkak menjadi Rp6,25 juta dengan skema cicilan Rp250 ribu per minggu. Hal inilah yang membuat Sehan geram.

Hanung sendiri meluruskan, permasalahan mengenai skema pinjaman yang dilakukan Esta Dana Ventura menjadi urusan lembaga pengawas jasa keuangan, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kemudian, mengenai ketentuan masalah yang disampaikan oleh pak bupati bahwa terkait pinjaman dan koperasi usaha yang dilakukan PT Esta Dana Ventura adalah ranahnya OJK. Jadi, OJK tentunya akan mendalami sesuai yang disampaikan pak bupati," tandas Hanung.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com