KemenPAN-RB: Kini tak semua PNS bisa naik pangkat

Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menerima kunjungan 52 mahasiswa dari Fakultas Hukum dan Administrasi Negara Universitas Hasanuddin Makassar pada Selasa (24/5). Dalam kunjungan ini, mereka mendapat pelajaran dan informasi tentang sistem rekruitmen CPNS dari tangan pertama, yang tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara dulu, seperti titip-menitip.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, II Nadimah mengatakan, bahwa saat ini sistem PNS telah berubah menjadi lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kinerja pegawai menjadi patokan dalam kenaikan pangkat.

Menurutnya, PNS tidak bisa lagi main-main dalam bekerja, karena setiap pegawai harus menandatangani perjanjian kinerja di awal tahun.

"Mutu para pegawai juga sedang ditingkatkan melalui perjanjian kinerja dengan atasannya. Jadi tidak seluruh pegawai dapat naik pangkat, tetapi hanya yang kompeten, berkinerja dan berprestasi yang akan mendapatkannya," ucap Nadimah seperti ditulis situs kementerian di Jakarta, Rabu (25/5).

Selain itu, sistem rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) saa ini juga lebih akuntabel dan juga berbasis online.

"Sekarang rekruitmen CPNS sudah menggunakan sistem Compter Assisted Test (CAT). Dengan sistem tersebut tidak akan ada lagi PNS titipan," tegasnya.

Selain rekruitment bagi para calon aparatur, perbaikan juga dilakukan dalam hal meningkatkan mutu aparatur, yakni melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Selain itu, perbaikan juga terlihat dari rekruitment pejabat eselon I (jabatan pimpinan tinggi madya) dan eselon II (jabatan pimpinan tinggi pratama) yang dilakukan melalui seleksi terbuka.

Dalam kesempatan tersebut salah seorang mahasiswi, Mirna menanyakan perihal konsekuensi yang diterima PNS, jika perjanjian kinerja tidak dapat tercapai. Menjawab pertanyaan itu, Nadimah menanggapi jika perjanjian kinerja merupakan acuan, yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh prestasi dari pelayan masyarakat tersebut.

"PNS yang berkinerja baik akan mendapatkan reward, namun sebaliknya jika PNS tersebut tidak berkinerja, maka akan dicari penyebab kurang optimalnya kinerja yang dihasilkan, dan untuk selanjutnya akan diberikan pendidikan serta pelatihan," imbuh Nadimah.