KemenPAN-RB Target Integrasi Aplikasi Digital Kementerian Lembaga Rampung Tahun Ini
Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (KemenPAN-RB) tengah menyiapkan berbagai aplikasi umum sebagai implementasi transformasi digital di lingkup Kementerian dan Lembaga (K/L). Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo Dalam pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya.
"Untuk menjawab itu kami punya 4 (aplikasi) yang akan kita dorong. Dan mudah-mudahan akhir 2020 ini sudah bisa kita launch aplikasi umum yang berbasis (digital), yang memang akan kita integrasikan," ujar Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Rini Widyantini dalam Bincang Transformasi: Transformasi Digital bukan Pilihan, tapi Keharusan, Rabu (12/8).
Rini menambahkan, jika ada K/L yang telah memiliki aplikasi umum serupa, maka dapat dilanjutkan dan akan dilakukan integrasi dengan aplikasi dari KemenPAN-RB.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Bagaimana Jakarta dan IKN akan berbagi fungsi? Sesuai dengan skenario yang nantinya dipilih, salah satu kota dapat berperan sebagai ibukota secara legal (de jure), sedangkan kota lainnya menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan nasional (de facto), dan masing-masing kota didesain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu.
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Kapan Kanwil BPN Jatim mencanangkan program sinergi dengan Pemda? “Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana Kemnaker minta APINDO bantu perusahaan terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan, Kami meminta agar perusahaan yang tergabung dalam APINDO bersama Pengurus Daerah APINDO untuk selalu kerja sama dengan Mediator HI dan Pengawasan Ketenagakerjaan,“ kata Ida Fauziyah.
Adapun aplikasi yang dimaksud, pertama aplikasi umum bidang manajemen kegiatan pemerintah. Aplikasi ini nantinya akan mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, kinerja, dan monev. Aplikasi ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Selanjutnya ada aplikasi umum bidang kepegawaian, aplikasi umum bidang kearsipan, dan aplikasi umum bidang pengaduan masyarakat. Ketiga aplikasi ini nanti akan dikoordinasikan oleh Kementerian PAN-RB.
"Untuk bidang kepegawaian, saat ini BKN sedang menyusun aplikasinya. Kemudian untuk kearsipan juga sedang disusun oleh arsip nasional. Mudah-mudahan selesai 2020, dan kita berencana akan launch Oktober," kata Rini.
Aplikasi Pengaduan Masyarakat
Sementara untuk aplikasi umum yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat, Rini menyebutkan sudah hampir rampung.
"Yang sudah bisa lakukan saat ini adalah aplikasi umum yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat. Yang sekarang dikenal dengan ‘Lapor’, ini yang paling sudah siap karena manajemen data (sudah rampung). Kita sedang menunggu yang berkaitan dengan manajemen security-nya yang sedang disusun oleh BSSN mudah-mudahan ini sudah akan kita launch," kata dia.
Seluruh aplikasi ini nantinya akan difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Keseluruhan ini akan diikat akan dipersiapkan infrastrukturnya oleh Kominfo. Karena salah satu tugas Kominfo yang harus selesai di 2020 adalah membangun jaringan intra-pemerintah. Jadi infrastruktur ini akan disiapkan oleh Kominfo, sekaligus kita tahun ini harus segera membuat pusat data nasional," pungkas dia. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Adapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.
Baca SelengkapnyaAnas menyebut sembilan layanan prioritas akan jadi fondasi utama.
Baca SelengkapnyaINA Digital bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP yang diwakilkan Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan, menekankan pentingnya transformasi digital dalam pemerintahan.
Baca SelengkapnyaRestrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca SelengkapnyaPada tahap ini, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital.
Baca SelengkapnyaProses penataan PNS di Kementerian baru atau pecahan tersebut bisa selesai sebelum akhir tahun ini.
Baca SelengkapnyaKominfo telah menyiapkan master plan dan mock-up untuk Gov-Tech.
Baca SelengkapnyaINA DIGITAL memiliki tugas besar untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan digital terpadu.
Baca SelengkapnyaIKD telah terintegrasi dengan baik dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Untuk itu dunia perbankan diharapkan juga memanfaatkannya.
Baca SelengkapnyaNantinya 250.000 formasi itu akan melakukan tes terlebih dahulu, yang direncanakan pada Maret 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya