Kemenparekraf: Keputusan Pembukaan Tempat Wisata di Tangan Pemda

Merdeka.com - Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Raden Kurleni Ukar menegaskan bahwa pembukaan destinasi wisata di era new normal menjadi kewenangan pemerintah daerah (Pemda). Sebab, Pemda dianggap lebih memahami tingkat keparahan penyebaran pandemi Covid-19 di daerahnya.

"Jadi, kapan dibuka dan lain tidak bisa ditanyakan Ke Kemenparekraf. Tapi di tentukan oleh daerah masing-masing," tegas dia dalam diskusi virtual. via YouTube, Jumat (26/6).

Selain itu, menurut Kurleni, Pemda juga mempunyai wewenang untuk menutup destinasi wisata jika kondisi pandemi tersebut semakin memburuk akibat adanya aktivitas wisata. Kewenangan ini diambil melalui rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang melibatkan Kementerian Kesehatan pada beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, pembukaan destinasi wisata dinilai penting untuk kembali menggeliatkan kondisi ekonomi daerah. Khususnya bagi daerah yang hanya mengandalkan penerimaannya dari geliat sektor pariwisata.

Untuk itu, pihaknya mendorong pemda dan pengelola destinasi wisata agar kooperatif menerapkan protokol kesehatan di berbagai aktivitas di masa new normal. Sehingga industri pariwisata domestik diharapkan kembali pulih secara bertahap menuju capaian sebelum adanya pandemi Covid-19.

Minta Insentif Pemerintah

Secretary General of Tourism Promotion Organization (TPO), Kim Soo-il menyarankan, pemerintah Indonesia untuk turut memberikan insentif pada sektor pariwisata disaat kondisi Covid-19 sudah melandai.

Insentif itu sangat berguna agar sektor pariwisata bisa cepat bangkit kembali dan turut meningkatkan perekonomian.

"Beberapa hari yang lalu, saya ke pulau Jezu salah satu destinasi pariwisata. Saya berbicara dengan Gubernur, ternyata di saat kasus melandai banyak masyarakat yang beraktivitas hiking, tracking, olahraga, yang meningkat," katanya dalam diskusi virtual UCLG ASPAC, Kamis (25/6).

Oleh karena itu, Kim mengatakan, bentuk insentif untuk sektor pariwisata bisa berupa kerja sama dengan maskapai penerbangan, transportasi, penyedia objek wisata, penginapan-penginapan dengan diskon yang cukup besar.

"Jadi saya kira, dengan langkah-langkah itu pemerintah Indonesia bisa mengambil insentif untuk sektor wisata, karena Korea melihat potensi itu sangatlah besar. Dengan catatan penyebaran Covid-19 sudah menurun saya kira," tuturnya.

Selain insentif terhadap sektor wisata, dia juga menyarankan, pemerintah Indonesia mencoba bekerjasama dengan sejumlah industri untuk memberikan diskon-diskon pada produknya. Harapannya agar terjangkau dengan daya beli masyarakat saat ini.

"Jadi saya sangat berharap nantinya Indonesia menerapkan bisa menerapkan normalisasi pada pariwisata dengan tetap terapkan protokol kesehatan. Karena pariwisata juga banyak memberikan dampak kesehatan bagi masyarakat," tutupnya.