Kemenperin: Belum Semua Industri Semen Nikmati Kebijakan Batubara Satu Harga

Merdeka.com - Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian, Muhammad Khayam menyebut bahwa harga batubara yang terus naik sejak Desember 2020 sangat memberatkan industri semen nasional.

Menindaki situasi tersebut, Kemenperin bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Oktober 2021 lalu telah menetapkan batubara satu harga untuk industri semen dan pupuk dalam negeri, sebesar USD 90 per ton.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 206.K/Hk.02/MEM.B/2021 tentang harga jual batubara untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku/bahan bakar industri semen dan pupuk dalam negeri. Regulasi ini berlaku efektif per 1 November 2021-31 Maret 2022.

Namun, Khayam mencermati, kebijakan batubara satu harga tersebut nampaknya belum dirasakan oleh semua pelaku industri semen di Tanah Air. Laporan itu didapatnya dari pihak Asosiasi Semen Indonesia (ASI).

"Saat ini peraturan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh industri semen," ujar Khayam saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (25/1).

Menurut catatannya, beberapa pabrikan semen besar memang telah mendapatkan harga jual batu bara senilai USD 90 per ton sesuai skema. Antara lain, Semen Padang, Semen Tonasa, Solusi Bangun Indonesia, Semen Gresik, Semen Bosowa.

"Sedangkan yang belum mendapat harga sesuai skema yaitu Pabrik Indocement, Tunggal Prakarsa, Cemindo Gemilang, Sinar Tambang Artha Lestari, Semen Imasco Asiatic, Semen Jawa, dan Juishin (produsen Semen Garuda)," ungkapnya.

Perusahaan Tambang Tak Jalankan Aturan

Khayam juga mencermati, masih adanya perusahaan pertambangan batubara yang belum melaksanakan Kepmen ESDM 206/2021 tersebut. Dia memperkirakan, itu kemungkinan terjadi karena tidak adanya sanksi berat yang dikenakan.

"Kontrak pembelian batubara jangka panjang sulit diterapkan, mengingat Kepmen hanya diterapkan sampai 31 Maret 2022," sambung dia.

Sehubungan dengan permasalahan batubara ini, Khayam menyatakan, diperlukan tindakan cepat agar industri semen mendapatkan pemenuhan stok sesuai dengan kebutuhannya.

Beberapa hal yang wajib dilakukan, di antaranya dengan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kepmen ESDM 206.K/Hk.02/MEM.B/2021.

"Kemudian, memperpanjang waktu pemberlakuan Keputusan Menteri ESDM dengan target sudah terbit pada awal Maret 2022, dan menaikan presentase DMO (domestic market obligation) batu bara menjadi 30-35 persen," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com