Follow
Kemenperin Dorong Industri Dalam Negeri Ciptakan Produk Halal
Merdeka.com - Kementerian Perindustrian telah menyusun rencana pengembangan industri halal dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta. Mengingat, mulai Oktober 2019 produk yang beredar di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal.
"Kemenperin menyusun industri halal, kita sama-sama. Jadi per Oktober 2019 produk halal sudah harus diterapkan peraturannya," ujar Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Gati Wibawaningsih di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Jumat (14/12).
Gati menjelaskan, saat ini sejumlah pengembangan sudah mulai membangun kawasan industri halal. Nantinya, produk-produk yang dihasilkan di dalam kawasan tersebut langsung mendapatkan sertifikat dan terjamin kehalalannya.
-
Kenapa sertifikat halal penting bagi industri makanan di Sumut? Keberadaan sertifikat halal sangat vital, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim, karena memastikan bahwa produk yang dikonsumsi tidak mengandung bahan-bahan haram.
-
Kenapa sertifikat halal penting untuk produk makanan? Sertifikat halal memberikan jaminan bahwa produk yang disertifikasi telah memenuhi syariat Islam dan tidak mengandung bahan haram. Hal ini sangat penting karena dalam agama Islam, memakan makanan yang halal merupakan sebuah kewajiban.
-
Siapa yang menerbitkan sertifikat halal? Sertifikat halal adalah sebuah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan menegaskan bahwa suatu produk telah memenuhi standar syariat Islam.
-
Siapa yang mengeluarkan sertifikat halal? Sertifikat halal merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berdasarkan fatwa halal tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
-
Kapan sertifikat halal wajib dimiliki PKL? Sebagai informasi, dalam upaya meningkatkan keamanan dan kehalalan produk di sektor pangan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 lalu yang mewajibkan seluruh PKL dalam sektor minuman, makanan hingga jasa penyembelihan mempunyai sertifikasi halal sebelum 17 Oktober 2024.
-
Mengapa sertifikat halal penting bagi PKL? Sebagai informasi, dalam upaya meningkatkan keamanan dan kehalalan produk di sektor pangan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 lalu yang mewajibkan seluruh PKL dalam sektor minuman, makanan hingga jasa penyembelihan mempunyai sertifikasi halal sebelum 17 Oktober 2024.
"Oleh sebab itu, kawasan industrinya kita sudah siapkan. (Kawasan industri) Batamindo ada, dia sudah menampung. Di (Kawasan industri) Cikande mereka investasi lahan 100 ha khusus untuk kawasan industri halal,"
Menurut Gati, sebenarnya industri sendiri telah siap untuk memproduksi barang-barang dengan standar yang halal. Namun untuk tahap awal, industri yang akan didorong untuk menghasilkan produk halal yaitu industri makanan dan minuman.
"Industri siap. Tapi lembaga yang mengeluarkan sertifikatnya ini yang harus dipersiapkan. (Produknya?) Fokus ke makanan dan barang yang dipakai," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pelaku UMKM memiliki tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk memproses sertifikat halal pada produk usahanya.
Baca Selengkapnya
UMKM didorong untuk mempersiapkan diri dan memanfaatkan momentum tersebut agar siap berdaya saing.
Baca Selengkapnya
Program kewajiban sertifikasi halal tahap pertama berlaku bagi produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong.
Baca Selengkapnya
Sertifikat halal bukan hanya merupakan syarat wajib, tetapi juga menjadi nilai tambah yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan mulai memberlakukan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2024 mendatang
Baca Selengkapnya
Wajib halal atau kewajiban sertifikasi halal resmi berlaku mulai 18 Oktober 2024.
Baca Selengkapnya
Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.
Baca Selengkapnya
Sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021.
Baca Selengkapnya
Kerja sama Telkom dan Lembaga Pemeriksa Halal PT Surveyor Indonesia untuk Capai Target 10 Juta Sertifikasi Halal di Tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mewajibkan PKL dan UMKM memiliki sertifikat halal
Baca Selengkapnya
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak kedua di dunia dengan 86,7% populasi beragama muslim.
Baca Selengkapnya
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mewaspadai negara-negara lain yang mengincar pasar konsumen muslim Indonesia untuk memasarkan produk halal mereka.
Baca Selengkapnya