Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenperin gelar rapat bahas revisi aturan tax holiday dan tax allowance

Kemenperin gelar rapat bahas revisi aturan tax holiday dan tax allowance Airlangga Hartarto. ©2018 Merdeka.com/Intan

Merdeka.com - Kementerian Perindustrian menggelar rapat koordinasi terbatas lintas kementerian. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah merevisi aturan tentang tax holiday, guna memenuhi target investasi senilai Rp 3.500 triliun di tahun 2019. Selain tax holiday, pemerintah juga akan memberlakukan tax allowance.

"Hari ini rapat koordinasi terbatas lintas kementerian memutuskan memberlakukan tax holiday 100 persen dalam jangka panjang guna menarik investor menanamkan modal," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartanto saat meluncurkan program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) untuk 15 kawasan industri di Yogyakarta, Senin (12/3) malam.

Sebagaimana diketahui, tax holiday adalah kebijakan pemerintah untuk membebaskan kewajiban pajak penghasilan badan bagi perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan tax allowance adalah potongan pajak sebesar 30 persen dari nilai investasi dalam waktu tertentu. Tax allowance ini diberlakukan di awal investasi.

Orang lain juga bertanya?

Airlangga berharap adanya pemberian keringanan pajak ini akan mengundang banyak investor untuk menanamkan modalnya di bidang manufaktur. Sehingga mampu memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan sumber daya manusianya dengan inovasi yang dibawa masuk.

"Kita sangat berharap industri manufaktur ini sepenuhnya bergerak dalam bidang padat karya yang berorientasi ekspor. Sehingga meningkatkan daya saing Indonesia," urai Airlangga.

Selain itu, pemberlakuan tax holiday dan tax allowance ditujukan untuk mendongkrak nilai survei Indonesia dalam kemudahan berinvestasi yang masuk kategori rendah di kawasan ASEAN. Dalam survei terakhir, indeks kemudahan berinvestasi di Indonesia di angka 72, lebih rendah dibandingkan Vietnam yang 48.

"Sesuai target Presiden, Indonesia tahun depan harus masuk dalam 50 besar negara dengan kemudahan investasi. Target ini harus bisa dicapai," tutur Airlangga.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menjabarkan tax holiday akan diberlakukan selama 20 tahun. Sedangkan tax allowance pemberlakuannya masih dalam pembahasan lebih lanjut.

"Kami ingin ada sesuatu hal yang menendang dan sangat menarik bagi investor. Tentang kapan berlakunya kami menunggu instruksi lebih lanjut," tutup Thomas.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Menjadi Fokus Utama dalam Rakornas Investasi BKPM
Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Menjadi Fokus Utama dalam Rakornas Investasi BKPM

Dalam arahannya, Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa hilirisasi dan investasi merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya
Menteri Investasi Rapatkan Barisan dengan DPMPTSP Bidik Investasi Rp13.528 Triliun
Menteri Investasi Rapatkan Barisan dengan DPMPTSP Bidik Investasi Rp13.528 Triliun

Rosan mengatakan, Rakornas tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi nasional demi mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Rapat Tertutup dengan Komisi I DPR Bahas Ini
Panglima TNI Rapat Tertutup dengan Komisi I DPR Bahas Ini

Rapat ini juga dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra.

Baca Selengkapnya
FOTO: Momen Wamenhan dan Panglima TNI Rapat dengan Komisi I DPR Bahas Kenaikan Gaji TNI-Polri
FOTO: Momen Wamenhan dan Panglima TNI Rapat dengan Komisi I DPR Bahas Kenaikan Gaji TNI-Polri

Secara khusus, rapat ini membahas kenaikan gaji TNI-Polri sebesar 8 persen. Sesuai dengan usulan Presiden Joko Widodo untuk menaikan gaji TNI-Polri tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Target Penerimaan Pajak 2024 Capai RpRp2.307,9 Triliun, Ini 4 Strateginya
Jokowi Target Penerimaan Pajak 2024 Capai RpRp2.307,9 Triliun, Ini 4 Strateginya

Pendapatan negara di 2024 ditargetkan capai Rp2.781,3 triliun, di mana penerimaan perpajakan ditargetkan capai Rp2.307,9 triliun.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu: Insentif Pajak di IKN Nusantara Bersifat Fleksibel
Kemenkeu: Insentif Pajak di IKN Nusantara Bersifat Fleksibel

Program insentif pajak ini bersifat fleksibel sesuai arahan Otorita IKN (OIKN).

Baca Selengkapnya
Rapat Kerja Anggaran Bersama DPR, Kemenhan: Kebutuhan Anggaran Keamanan dan TNI Tahun 2025 Sebesar Rp353,525 Triliun
Rapat Kerja Anggaran Bersama DPR, Kemenhan: Kebutuhan Anggaran Keamanan dan TNI Tahun 2025 Sebesar Rp353,525 Triliun

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Investor Blok Migas Baru
Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Investor Blok Migas Baru

Pemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Buka-bukaan soal Rencana Marketplace Lokal Jadi Pemungut Pajak
Anak Buah Sri Mulyani Buka-bukaan soal Rencana Marketplace Lokal Jadi Pemungut Pajak

Pemerintahan Jokowi menargetkan pendapatan negara di 2024 mencapai Rp2.781,3 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun.

Baca Selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Bakal Diterapkan per 2024
Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Bakal Diterapkan per 2024

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, cukai plastik dan cukai minuman berpemanis baru akan diberlakukan di 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Industri Petrokimia RI Kalah Dibanding Malaysia dan Vietnam, Pengusaha Minta Hal Ini ke Pemerintah
Industri Petrokimia RI Kalah Dibanding Malaysia dan Vietnam, Pengusaha Minta Hal Ini ke Pemerintah

Para pelaku usaha mengungkapkan bahwa ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh industri ini.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jamin Industri Dalam Negeri Terlindungi Lewat Regulasi Ini
Pemerintah Jamin Industri Dalam Negeri Terlindungi Lewat Regulasi Ini

Untuk menerbitkan regulasi ini setidaknya membutuhkan waktu satu bulan.

Baca Selengkapnya