Kemenperin: Impor Baja Turun 34 Persen di 2020

Merdeka.com - Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufik Bawazier menyebut bahwa tahun 2020 merupakan lembaran baru bagi industri baja nasional. Sebab, Indonesia berhasil menekan impor baja hingga 34 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Kita berhasil menekan impor sebesar 34 persen, di mana sebelumnya 2019, 2018, 2017, itu sering diwarnai banjir impor. Karena apa, kami menegakkan, mengatur supply demand secara smart, terstruktur dan sesuai dengan kapasitas industri nasional," kata Taufik saat menghadiri media gathering secara virtual di Jakarta, Rabu (3/3).

Selain itu, dampak Covid-19 melanda seluruh dunia khususnya di sector manufaktur. China sebagai negara penghasil baja terbesar dunia pun sempat mengalami penurunan produktivitas. Menurunnya impor baja China ke Indonesia juga tidak terlepas dari upaya pengendalian importasi oleh pemerintah Indonesia.

Diketahui, impor baja untuk jenis slab, billet, bloom pada 2020 sebanyak 3.461.935 ton, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4.664.159 ton.

Penurunan impor juga terjadi pada jenis baja Hot Rolled Coil per Plate (HRC/P) yang pada 2020 menjadi 1.186.161 ton dari 1.649.937 ton. Sementara impor untuk jenis Cold Rolled Coil per Sheet (CRC/S) turun menjadi 591.638 ton tahun lalu dibandingkan tahun sebelumnya yakni 918.025 ton.

Terakhir untuk jenis baja lapis, impornya turun menjadi 1.016.049 pada 2020 dari 1.276.605 ton di tahun sebelumnya.

"Penurunan impor ini diyakini berkontribusi kepada surplus neraca perdagangan Indonesia, namun surplus perlu dipertahankan ke depan dengan menjaga keseimbangan supply demand baja nasional untuk menarik investasi. Yang harus dipastikan dengan rata-rata peningkatan kebutuhan nasional 5 persen per tahun, pasar mampu memenuhinya dengan prioritas berasal dari industri dalam negeri," katanya.

Kapasitas produksi bahan baku baja nasional yakni slab, billet, bloom, saat ini sebesar 13.098.000 ton dengan perkiraan produksi tahun 2020 sebesar 11.576.546 ton atau meningkat 30,25 persen dibandingkan 2019 yang kapasitas produksinya 8.888.000 ton.

"Utilisasi pada 2020 juga meningkat menjadi 88,38 persen dari 2019 yang utilisasinya 67,86 persen," ungkap Taufik.

Menurut Taufik, hampir seluruh negara mengalami penurunan produksi baja pada tahun pandemi 2020. Namun hal tersebut tidak terjadi di beberapa negara yakni China, di mana produksinya justru meningkat 5,2 persen. Selain itu, produksi baja di Turki juga meningkat 6 persen, Iran meningkat 13 persen, dan Indonesia meningkat hingga 30,25 persen dibandingkan pada 2019.

"Industri baja itu indikator ekonomi. Kalau industri bajanya tumbuh, tentunya ekonomi kita bisa terbangun dengan kuat. Dan yang penting adalah, kita harus mengoptimalkan produk-produk dalam negeri," pungkas Taufik.

China Tunjukkan Perbaikan Ekonomi

Pasca sembuh dari Covid-19, China menunjukkan perbaikan ekonomi. Menurut data BPS semester II Juli 2020, terdapat peningkatan angka impor Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS) sejak Juli 2020 dengan titik tertinggi yaitu di Desember 2020 sebesar 166 persen dibanding bulan sebelumnya.

Indonesia Zinc Alumunium Steel Industries (IZASI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat, sejak 2016, industri BJLAS dalam negeri mengalami cedera materiil, seperti menurunnya kinerja finansial dan pemutusan hubungan kerja pegawai (PHK) akibat serbuan impor yang menyebabkan tidak optimalnya penggunaan kapasitas produksi dan membawa kepada tingkat utilisasi hanya dikisaran 50 persen.

Menyikap hal tersebut, Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Bachrul Chairi mengatakan, agar tercapai kesetaraan area bermain (equal level playing field) untuk memberikan kesempatan industri BJLAS dalam negeri sembuh, terlindung dan dapat bersaing secara adil (fair trade), maka percepatan regulasi trade remedies berupa Anti Dumping BJLAS yang dikeluarkan KADI pada 12 Februari 2021, sangatlah penting untuk segera disahkan.

"Aturan Trade Remedies salah satunya adalah Anti Dumping sebagai wujud konsistensi aturan yang berkiblat pada perlindungan industri dalam negeri dari serangan impor yang tidak sehat. Hal ini merupakan tindakan konkrit untuk mengendalikan impor dan sekaligus memberikan kesempatan industri baja dalam negeri untuk mampu merencanakan bisnis jangka panjang yang berpotensi kepada penambahan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan tentunya dapat menarik investasi baru serta melambungkan neraca perdagangan Indonesia," terang Bachrul Chairi.