Follow
Kemenperin: Poin perjanjian TPP ada 6.000 halaman
Merdeka.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mempelajari klausul mengenai perjanjian Kemitraan Trans Pasifik (Trans Pacific Partnership) sebanyak 6.000 halaman. Salah satu poin penekanan ialah pemerintah ingin ada pemberlakuan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dalam perdagangan bebas tersebut.
Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahyono mengatakan bahwa TKDN tidak dimasukan dalam perjanjian kerja sama perdagangan bebas buatan Amerika Serikat tersebut.
"TPP itu tidak mau ada TKDN. kita maunya ada TKDN. Itu dulu. Dampaknya terhadap logistik sangat besar," kata Achmad di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Kamis (4/2).
-
Apa saja yang dibahas Kemendag dengan Singapura? Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua Menteri membahas upaya peningkatan kerja sama ekonomi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement dan Joint Initiative on e-Commerce di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
-
Bagaimana Kemnaker minta APINDO bantu perusahaan terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan, Kami meminta agar perusahaan yang tergabung dalam APINDO bersama Pengurus Daerah APINDO untuk selalu kerja sama dengan Mediator HI dan Pengawasan Ketenagakerjaan,“ kata Ida Fauziyah.
-
Kenapa Kemnaker minta APINDO bantu perusahaan terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam pertemuan tersebut, Ida Fauziyah meminta pengurus APINDO untuk bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam mengimplementasikan aturan-aturan ketenagakerjaan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
-
Bagaimana kemendag meningkatkan hubungan dagang antar negara? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
-
Bagaimana kemendag memperkuat kerja sama dengan Tiongkok? Para menteri juga mencatat implementasi Program Kerja 2022-2026 untuk memperdalam kerja sama Perdagangan dan Ekonomi ASEAN China FTA, termasuk kerja sama finansial dan dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ASEAN dan dukungan Tiongkok untuk promosi ekspor produk ASEAN.
-
Kenapa Kemendag setuju membentuk kelompok kerja dengan Singapura? “Saya setuju dan mendukung inisiatif dibentuknya kelompok kerja tersebut karena volume perdagangan Indonesia dengan Singapura yang cukup besar serta sebagai tetangga dekat dalam lingkup ASEAN,“ jelas Mendag Zulkifli Hasan.
Dia menjelaskan, agar Indonesia bisa tetap untung dalam kerja sama ini, maka pemerintah tengah mengajukan jalan tengah mengenai TKDN ini. Yakni dengan menetapkan batasan harga komponen yang masuk ke Indonesia.
"TKDN berapa sih yang tidak boleh dan seberapa yang boleh. Jadi jalan tengahnya boleh ada TKDN dengan selling price," imbuhnya.
Meski begitu, Achmad mengakui harga penjualan tersebut masih dalam kajian sehingga belum diketahui besarannya.
"Belum itu kan negosiasi kita. Kapasitas kita bisa menyuplai ke dalam negeri berapa. Taruhlah sekian triliun boleh pakai TKDN sisanya boleh buka bebas. Karena kita juga tidak mampu kan untuk barang barang yang diimpor itu kan," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Lonjakan impor pada Mei 2024 menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dengan perlindungan produsen dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Temu Bisnis Tahap VI merupakan sinergisitas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Keuangan.
Baca Selengkapnya
Sampai saat ini, PTPP mengerjakan 30 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan 10 di antaranya telah diselesaikan.
Baca Selengkapnya
PTPP (Persero) telah menggenggam 8 proyek IKN dengan total nilai kontrak sebesar Rp4,15 triliun.
Baca Selengkapnya
Untuk menerbitkan regulasi ini setidaknya membutuhkan waktu satu bulan.
Baca Selengkapnya
Permendag tersebut pada 17 Mei 2024 menyebabkan impor TPT kembali naik pada bulan Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Menko Airlangga mengatakan, hasil rapat terbatas bersama Prasiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada perubahan aturan untuk memperlancar masuknya barang impor.
Baca Selengkapnya
Kesepahaman ini diharapkan dalam meningkatkan penyerapan garam dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Melalui aturan ini, ada beberapa barang kategori tekstil dan produk tekstil yang masuk Indonesia dengan mudah.
Baca Selengkapnya
Proyek-proyek itu terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari pengerjaan bendungan dan irigasi, jalan tol, pembangunan kawasan, bandara dan pelabuhan dll.
Baca Selengkapnya
Mendag beri penjelasan kebijakan ini justru untuk mengendalikan kemudahan aktivitas impor ke dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif menegaskan, penerbitan pertek di pihaknya tidak mengalami kendala.
Baca Selengkapnya