Kemenperin siap ekspor pelumas ber-SNI ke Asia dan Eropa

Merdeka.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memberlakukan sistem SNI pada produk-produk industri dalam negeri, salah satunya pada produk pelumas. Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, hal itu dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri terhadap produk impor.

"Produksi pelumas 80 persen sudah diproduksi di dalam negeri jadi pemberlakuan SNI ini menjadi penting agar kualitasnya tetap terjaga. Sehingga kita bisa juga mengekspor pelumas dalam negeri ke luar negeri," kata Achmad di Jakarta, Kamis (22/12).

Dia menjelaskan, saat ini ada 33 perusahaan industri pelumas, baik nasional maupun multinasional, yang tersebar di Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur dengan kapasitas Lube Oil Blending Plant (LOBP) keseluruhan sebesar 1.8 juta KL/tahun. Sedangkan, lanjutnya, kebutuhan pelumas dalam negeri hanya 850.000 KL/tahun sehingga ada kelebihan pelumas sekitar 47 persen.

"Potensi produksi pelumas ini diharapkan dapat mendorong ekspor pelumas ke negara-negara ASEAN, Jepang, China, Korea Selatan, Timur Tengah, mapun Uni Eropa," ujarnya.

Ketika ditanya kapan sistem SNI ini diberlakukan, Achmad memprediksi di akhir tahun 2017. Sebab, ada beberapa proses yang harus dijalani, termasuk sosialisasi SNI.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian tengah menyiapkan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk pelumas secara wajib. SNI wajib ini diharapkan untuk melindungi industri dalam negeri dan konsumen. "Kami akan sediakan laboratorium pengujian terhadap lubricant, terutama untuk jenis yang digunakan di kendaraan," kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (6/10).

Menurut Airlangga, pengujian pelumas ini bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan mutu sehingga produk yang dihasilkan oleh industri mampu berdaya saing tinggi baik di pasar domestik maupun global. "Karena saat ini laboratorium pengujian standar pelumas baru dimiliki Pertamina dan Lemigas. Kami juga telah memanggil Sucofindo untuk turut menyiapkan hal ini," tuturnya.

Menperin yakin, pelaku industri pelumas nasional akan mendukung penerapan SNI wajib ini. "Mereka tidak ada keluhan, tetapi kalau tidak ada SNI akan menjadi persaingan yang tidak sehat," ujarnya.

Berdasarkan pantauan Kemenperin, industri pelumas nasional mendapat tantangan dengan adanya impor produk pelumas yang meningkat cukup signifikan, yakni pada tahun 2010 sebesar 200 ribu kiloliter (KL) menjadi 300 ribu KL tahun 2013.