Follow
KemenPU-PR punya proyek jenis padat karya Rp 11,2 T bangun desa
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi penggunaan dana desa. Salah satu kementerian yang diharapkan kontribusinya ialah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan pihaknya punya sejumlah proyek untuk menjalankan permintaan Presiden Jokowi.
"Ada irigasi, jalan, jembatan, rumah, dan cipta karya, kotaku, infrastruktur ekonomi, sanimas (sanitasi masyarakat), pamsimas," ungkap Menteri Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/11).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
Khusus untuk sejumlah proyek yang disebutkan di atas, KemenPU-PR mengalokasikan anggaran sekitar Rp 11,238 triliun. Menteri Basuki memperkirakan, ada sekitar 263.646 orang tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek tersebut.
"Kalau kerja satu bulan 22-25 hari asumsinya per bulan, berarti tenaga kerjanya 263.646 orang. Rata-rata upahnya sekitar Rp 3,314 juta per bulan per orang. Kita bayar harian atau mingguan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharini, mengatakan proyek padat karya rencananya dimulai pada Januari 2018. Proyek tersebut harus dijalankan berdasarkan asas manfaat untuk desa.
"Jadi program padat karya ini bukan hanya melingkupi infrastruktur atau sarana prasarana seperti embung tapi kita juga masuk ke pelayanan masyarakat," ucapnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kegiatan PKT non rutin dimaksudkan agar dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
Baca Selengkapnya
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca Selengkapnya
Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Secara total, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp139,4 triliun untuk proyek swasembada pangan.
Baca Selengkapnya
Proyek-proyek itu terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari pengerjaan bendungan dan irigasi, jalan tol, pembangunan kawasan, bandara dan pelabuhan dll.
Baca Selengkapnya
Tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca Selengkapnya
Pembangunan ini akan diserahkan kepada UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Baca Selengkapnya
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, jumlah lapangan kerja tersebut akan dibagi ke dalam beberapa sektor.
Baca Selengkapnya
Dana Desa dialokasikan kepada 75.259 Desa, artinya ada 6 desa tidak dialokasikan.
Baca Selengkapnya
Hashim membantah kabar pembangunan tiga juta rumah itu dalam waktu satu periode atau lima tahun.
Baca Selengkapnya