Follow
KemenPUPR ingatkan BUMN tak kuasai proyek infrastruktur
Merdeka.com - Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Firdaus Ali, mengatakan pemerintah Jokowi-JK tengah jor-joran melakukan pembangunan infrastruktur. Namun, proyek tersebut dituding dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Pemerintah sedang gencar bangun infrastruktur tapi kok dimakan BUMN. Swasta menjerit, marah," kata Firdaus dalam sebuah acara konferensi pers di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden, Senin (18/9).
Firdaus mengungkapkan, pihaknya telah mengingatkan BUMN agar tidak menguasai semua proyek infrastruktur. Pemerintah, menurutnya, perlu juga memberikan proyek pada pengusaha konstruksi kecil dan menengah agar mereka berkembang. "Saya bilang kepada BUMN memang benar bisa dikerjakan?," ujarnya.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian PUPR membangun tol IKN? Saat ini, Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan di tiga seksi, antara lain Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung 7,3 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Apa saja yang dibangun Kementerian PUPR untuk air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
Selain itu, Firdaus juga mengatakan pihaknya akan memberdayakan pelaku usaha kecil menengah untuk mengisi tempat istirahat (rest area) di jalan tol.
"Rest area tol itu jangan lagi dikuasai pemilik modal, berikan kepada UMKM. Sudah kita putuskan 7 rest area UMKM yang jadi pelakunya," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Erick membantah jika proyek-proyek BUMN Karya dihentikan sementara waktu, lantaran sedang dalam proses restrukturisasi.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengetahui praktik banting harga demi dapat proyek infrastruktur.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 6 perusahaan BUMN karya membentuk perusahaan patungan bernama PT Karya Logistik Nusantara (KLN) untuk membangun IKN.
Baca Selengkapnya
Salah satu calon Ketua Umum BPP Gapensi yang juga sebagai Sekretaris Jenderal BPP Gapensi Andi Rukman Nurdin (ARN) berkomitmen untuk memajukan industri.
Baca Selengkapnya
Basuki menerangkan daerah-daerah lain di Indonesia juga banyak mendapatkan proyek pembangunan dari pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi melakukan groundbreaking sejumlah proyek IKN. Jokowi menyentil Menteri Basuki soal janji pembangunan tol.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan kemanfaatan pembangunan jalan bebas hambatan itu banyak dirasakan oleh masyarakat.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya
Kunjungan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, yang menyambut baik komitmen Gapensi.
Baca Selengkapnya
Jokowi menekankan pentingnya peran KADIN dan HIPMI tidak hanya sebagai subkontraktor, tetapi sebagai pemain utama dalam proyek ini.
Baca Selengkapnya
Kecepatan Kementerian PUPR dalam mengakselerasi berbagai program pembangunan dapat terhambat.
Baca Selengkapnya
Banyak pihak yang mempertanyakan keberlanjutan pembangunan IKN usai Jokowi tak lagi menjabat sebagai presiden.
Baca Selengkapnya