Kemensos Tegaskan Pentingnya Peran Pemda agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran
Merdeka.com - Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial, Sonny W Manalu menyebut bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan salah satu kunci utama agar bantuan sosial (bansos) bisa tepat sasaran. Pemda dinilai merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakat di lingkungan daerah.
Menurut Sonny, salah satu penyebab penyaluran bansos tidak berjalan baik karena data yang tidak lengkap mengenai penerima bantuan. Bahkan tak jarang, orang yang tidak seharusnya mendapatkan justru menerima bansos.
"Persoalan data ini kalau tidak dilakukan komprehensif bersama-sama, lintas kementerian, lintas instansi, tapi jalan sendiri-sendiri akan tetap jadi masalah. Oleh sebab itu, penyelesaian paling depan persoalan data ini dari daerah. Karena daerah yang memahami kondisi rakyatnya mulai dari RT, RW, Kelurahan, Walikota hingga sampai ke Kemensos," tutur Sonny dalam sesi dialog virtual "Bansos Sudah Sampai Mana?" pada Rabu (3/2).
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Kenapa Bansos diberikan? Tujuan dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan.
-
Siapa yang dapat bansos? Muhadjir mengamini, pernyataan tersebut menjadi kontroversi publik. Dia menilai hal itu disebabkan interpretasi yang keliru oleh masyarakat.
-
Siapa saja yang bisa terima Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Siapa yang berhak menerima Bansos PKH? Contohnya, BPNT ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara PKH menyasar keluarga yang memiliki anggota seperti ibu hamil atau anak yang masih bersekolah.
-
Bagaimana cara cek penerima Bansos? Pengecekan penerima bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2024 dapat dilakukan dengan mudah secara daring melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos). Persiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda dan ikuti langkah-langkah berikut:1. Akses Laman Resmi Kemensos: Buka browser di perangkat ponsel atau laptop Anda dan kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id. Pastikan perangkat Anda terhubung dengan internet untuk dapat mengakses halaman ini.2. Masukkan Data Wilayah dan Identitas: Isi informasi mengenai provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal Anda. Selanjutnya, masukkan nama sesuai dengan KTP dan NIK Anda.3. Input Kode Verifikasi: Ketikkan kode captcha yang muncul di layar. Jika kode tersebut sulit dibaca, Anda memiliki opsi untuk memperbarui dan mendapatkan kode baru yang lebih jelas.
Dia menjelaskan, pada prinsipnya Kemensos menginput data nasional untuk kemudian menyalurkan bansos. Oleh sebab itu, dia berharap Pemda bisa membantu dalam persoalan data ini.
"Banyak yang salah kaprah mengira Dinas Sosial itu struktur Kemensos, padahal itu kerangka Pemda. Makanya satu-satunya instrumen yang bisa kami pakai untuk melengkapi data ini adalah Pemerintah Daerah," jelasnya.
Data yang lengkap, kata Sonny, akan membuat program bansos ke depan menjadi lebih baik. Bantuan bisa diberikan tepat sasaran, sehingga masyarakat menjadi sejahtera.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaAnies kembali menekankan bahwa bansos harus diberikan kepada si penerima dengan menyesuaikan kebutuhan dan tidak dirapel.
Baca SelengkapnyaMenurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaKetua MK Suhartoyo menanyakan penyebab pembagian Bansos 2023 mundur
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep membalas sindiran Ganjar dan Anies soal penyaluran bansos.
Baca SelengkapnyaDia menilai bansos harus dipastikan diperoleh bagi mereka yang tercatat sebagai warga miskin dan prasejahtera.
Baca SelengkapnyaCalon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) bukanlah bantuan dari pemerintah, melainkan bantuan dari negara.
Baca SelengkapnyaAnies mengkritik, bansos yang diberikan seharusnya memberikan manfaat untuk penerima bukan untuk pemberi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca SelengkapnyaSatgassus Pencegahan Korupsi melakukan pendampingan kepada Kementerian Sosial dalam penyaluran Bantuan Sembako
Baca Selengkapnya