Kementan dan BPS buat sistem pendataan pangan secara online
Merdeka.com - Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) membangun metode dan sistem pendataan pangan secara online. Tujuannya, agar data yang akurat dan terbaru dapat digunakan dalam pengambilan keputusan secara cepat dan tepat sehingga pertanian semakin maju dan petaninya lebih sejahtera.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Sugiyono mengatakan, kebijakan pemerintah untuk membenahi data pangan dan membangun satu data dan satu peta, memang sudah mendesak untuk dilakukan.
"Saya sebagai pengamat membutuhkan informasi data tersebut lebih mudah diakses," kata Sugiyono melalui keterangan resminya di Jakarta, Rabu (10/8).
-
Bagaimana cara BPJS Ketenagakerjaan memudahkan akses layanan? Kali ini BPJS Ketenagakerjaan bersinergi dengan Bank Mandiri Taspen (Mantap) dalam pemanfaatan layanan e-oten (autentikasi digital) sebagai salah satu kanal bagi peserta maupun ahli warisnya untuk melakukan konfirmasi pembayaran manfaat pensiun berkala.
-
Bagaimana cara BPJS Kesehatan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat? Dirinya menyebut, pihaknya tidak menampik transformasi digital perlu dilakukan demi memberi kemudahan akses bagi masyarakat. Untuk itu, mereka melakukan transformasi digital dengan menghadirkan berbagai layanan inovatif yang mengandalkan teknologi dan digitalisasi.
-
Bagaimana cara Kementan menyelesaikan masalah pangan? Ini yang kita takutkan, dimana ancaman kekeringan, ada el nino yang tadinya tanam tiba-tiba berhenti sehingga kami berikan pupuk subsidi secara lebih. Maka itu saya katakan food estate sangat strategis untuk anak cucu kita 50 sampai 100 tahun yang akan datang. Ini visioner karena penduduk kita bertambah,' jelasnya.
-
Kenapa Kementan memberikan bantuan pangan? Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Papua, Martina Lestari mengatakan bahwa bantuan pangan ini merupakan instruksi dan perintah langsung Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) yang menginginkan kondisi Puncak Papua segera pulih pasca diterjang cuaca ekstrem.
-
Apa yang dilakukan Kementan untuk swasembada pangan? Kapolri mengaku optimis langkah tersebut dapat terealisasi mengingat Amran merupakan pakar yang mengerti dan tahu cara mewujudkannya.
-
Bagaimana Kementan menjaga ketersediaan beras? Sebagai contoh, bulan Agustus ini masih memiliki lahan panen sekitar 850 ribu hektare. Bahkan lahan tersebut masih akan bertambah pada Bulan September selanjutnya.
Berdasarkan Informasi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementan, perbaikan yang dilakukan, yakni sudah dikembangkan sistem Short Message Service (SMS) melalui handphone untuk pelaporan luas tambah tanam padi secara harian dari setiap kecamatan dan kabupaten/kota. Hasil SMS langsung dimonitoring online melalui website, sehingga setiap ada lokasi tanam harian dapat dimonitor dari provinsi dan pusat.
Kedua, monitoring luas tanam dan panen padi menggunakan satelit citra landsat-8 yang lebih akurat di seluruh Indonesia bersama LAPAN. Ketiga, melakukan ground-cek dan verifikasi luas tanam dan panen menggunakan metode grid squere berbasis peta kerja citra satelit resolusi sangat tinggi dari LAPAN.
Keempat, melakukan pendataan stok gabah/beras di penggilingan. Kelima, melakukan sistem pendataan stok penggilingan. Dan keenam, melakukan audit dan pemetaan lahan, pemetaan sistem perbenihan, audit jaringan irigasi dan lainnya.
"Disamping itu, Kementan dengan BPS juga mengembangkan metode statistik dan sistem online untuk berbagai kegiatan pendataan dan survei," imbuhnya.
Pertama, untuk pendataan cabai, bawang merah, sapi, tebu, dan lainnya. Kedua, survei tata niaga jagung, kedelai, ubi kayu. Ketiga, pendataan rumah potong hewan. Keempat, informasi harga harian baik tingkat petani dan eceran. Kelima, sistem online manajemen mencakup sistem e-planning, e-procurement, pengadaan secara elekronik dan e-katalog, perijinan secara online, e-personal tertintegrasi pengelolaan kepegawaian, aset dan keuangan.
Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen informasi di Kementan, saat ini dikembangkan kebijakan Satu Data dan Satu Peta. Kebijakan ini meliputi, pertama, mengembangkan infrastruktur jaringan, multimedia dan kecepatan akses internet.
Kedua, mengembangkan e-personal yang mengintegrasikan seluruh sistem elektronik (e-goverment) mencakup manajemen kepegawaian, perlengkapan/aset, keuangan, persuratan, arsip, absensi dan lainnya. Ketiga, mengintegrasikan data teknis pertanian di luar data yang diterbitkan BPS dengan pembagian tugas unit Eselon-I sebagai wali data dan Sekretariat Jenderal dalam hal ini Pusdatin sebagai Unit kliring data.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah tengah berupaya mempercepat penerapan Sistem Pemerinta Berbasis Elektronik.
Baca SelengkapnyaSejumlah bansos akan disalurkan pemerintah pada November.
Baca SelengkapnyaPanduan mendaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan fungsinya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaIntegrasi ini akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dan mengajukan permohonan informasi. Juga, mengintegrasikan informasi dari berbagai Kementerian.
Baca SelengkapnyaMasih ada tantangan dalam pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi.
Baca SelengkapnyaPemkab Banyuwangi berinovasi untuk memperkuat penguatan pemerintahan berbasis digital.
Baca SelengkapnyaLayanan SPBE sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
Baca SelengkapnyaBPS ungkap berbagai tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Baca SelengkapnyaDigitalisasi kios melalui aplikasi iPubers atau integrasi pupuk bersubsidi diharapkan dapat memudahkan proses administrasi pemilik kios.
Baca SelengkapnyaNantinya semua bantuan dari pemerintah akan mengacu kepada data KTP Sakti tersebut.
Baca SelengkapnyaProgram tersebut dianggap langkah kolaboratif yang luar biasa
Baca SelengkapnyaINA Digital bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal.
Baca Selengkapnya