Kementan diminta evaluasi distribusi jagung hibrida UPSUS
Merdeka.com - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy mengatakan mekanisme distribusi benih jagung hibrida dalam program Upaya Khusus (UPSUS) Kementerian Pertanian masih kurang efektif. Sehingga diperlukan evaluasi seperti kualitas benih, kriteria penerima dan efektivitas dari program UPSUS.
Imelda menjelaskan, hal ini penting mengingat jagung merupakan salah satu komoditas dalam Prioritas Pangan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
"Kami memberikan rekomendasi pada perbaikan pelaksanaan distribusi jagung hibrida UPSUS serta regulasi Permentan Nomor 03 Tahun 2015 tentang pedoman UPSUS padi, jagung, dan kedelai (Pajale)," tuturnya di Hotel Gran Melia, Jakarta, Selasa (24/7).
-
Bagaimana Kementan menjaga mutu komoditas pertanian? Kementerian Pertanian RI terus berkomitmen untuk menjaga mutu komoditas pertanian melalui berbagai pendampingan, pembinaan, sertifikasi dan penjaminan keamanan pangan.
-
Bagaimana Kementan mengoptimalkan potensi pertanian? Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut,' ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
-
Mengapa distribusi pupuk subsidi sulit? Dalam dialog tersebut, Ganjar mengulas kendala distribusi pupuk bersubsidi dikarenakan masalah data masyarakat yang masih tumpang tindih, sehingga berpotensi mengalami kekeliruan. Dengan menggunakan KTP Sakti, persoalan tersebut diyakini dapat teratasi.
-
Bagaimana Kementan memastikan pendistribusian benih gratis? Pemerintah menjamin, pemberian benih dibagikan secara gratis melalui mekanisme dan aturan yang berlaku.
-
Kapan subsidi pupuk tidak tepat sasaran? “Bantuan pupuk susbidi banyak yang tidak tepat sasaran.
-
Kementan mantapkan penyaluran pupuk subsidi lewat apa? Revisi ini untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi secara akurat dan tepat sasaran.
Adapun berdasarkan hasil penelitian CIPS di beberapa daerah, seperti di Sumenep, Jawa Timur dan Dompu, Nusa Tenggara Barat, para petani seringkali menerima benih subsidi yang kualitasnya rendah, sudah berjamur dan sudah memasuki masa kadaluarsa.
"Permasalahan lainnya yang harus diselesaikan adalah masalah penggunaan teknik budidaya dalam menanam jagung. Sekalipun benihnya berkualitas baik, namun jika petaninya belum menerapkan pola penanaman yang baik, maka hasilnya tidak akan maksimal," ungkapnya.
Oleh karena itu, Imelda berpendapat pemerintah harus mampu memastikan kualitas benih subsidi yang didistribusikan dalam keadaan baik dan masih jauh dari masa kadaluarsa.
"Pemerintah juga harus merevisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 3 tahun 2015 dengan menambahkan klasifikasi pasar penerima bantuan UPSUS ke dalam tiga jenis, pasar kuat, pasar semi kuat dan juga pasar lemah," ujarnya.
"Salah satu hal yang harus dijadikan evaluasi oleh pemerintah adalah program ini harus memiliki kriteria penerima bantuan yang tepat dan ketat," tambah dia.
Sebagai informasi, daerah-daerah yang termasuk dalam kategori pasar semi kuat antara lain adalah Sumenep dan Sampang di Jawa Timur. Sementara itu bagi pasar lemah, penerapan UPSUS sebaiknya tidak diberlakukan.
Sementara itu pada pasar kuat, UPSUS sebaiknya dihentikan karena petani jagung sudah menjadi lebih mandiri dan lebih berkembang berkat keterlibatan sektor swasta, khususnya di Dompu di Nusa Tenggara Barat, Gorontalo Utara di Gorontalo dan Jember di Jawa Timur.
Adapun Kementerian Pertanian mencanangkan program UPSUS untuk mewujudkan swasembada pangan 2015-2019 dengan fokus tiga komoditas, yaitu padi, jagung, dan kedelai (pajale). Tidak hanya meningkatkan luas tanam, program ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas daerah sentra-sentra pangan.
Reporter: Bawono Yadika
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tim terdiri dari Hotman Tambunan Ketua Tim, Herbert Nababan Wakil Ketua Tim, anggota Yudi Purnomo Harahap, Yulia Anastasia Fuada, Waldy Gagantika dan Erfina.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Mahfud MD menyindir program Program Strategis Nasional (PSN) food estate atau lumbung pangan.
Baca SelengkapnyaSalah satunya dengan program Upsus yang dicanangkan Kementerian Pertanian
Baca SelengkapnyaProgram food estate dianggap gagal oleh cawapres Mahfud MD dan Cak Imin.
Baca SelengkapnyaLangkah ini merupakan sinergitas Kementan dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membangun lumbung pangan.
Baca SelengkapnyaMentan SYL menegaskan dalam membangun pengembangan kelapa sawit, tidak hanya dengan agenda replanting dan hilirisasi.
Baca SelengkapnyaHarvick Hasnul Qolbi meninjau pengerjaan program Jalan Usaha Tani atau JUT sepanjang 1,2 kilometer di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
Baca SelengkapnyaHasto menilai, pengelolaan food estate harus melibatkan petani dan perguruan tinggi.
Baca SelengkapnyaPermasalahan lainnya, petani di Indonesia masih sulit untuk memperoleh fasilitas kredit oleh lembaga perbankan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai program Food Estate masuk ke dalam kejahatan lingkungan. Hal ini mengundang polemik.
Baca SelengkapnyaZulhas mengaku pening melihat bentroknya kewenangan aturan antara pusat dan daerah.
Baca SelengkapnyaUpaya pemerintah agar Indonesia memiliki ketahanan pangan dengan membangun lumbung pangan.
Baca Selengkapnya