Kementan diminta perbaiki data produksi pangan cegah polemik soal impor
Merdeka.com - Direktur Centre For Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengimbau agar Kementerian Pertanian melakukan evaluasi kinerja. Hal ini terkait polemik impor beras akibat tidak adanya data produksi yang memadai.
Menurutnya, persoalan impor beras ini juga diikuti oleh klaim swasembada pangan, pengadaan lahan yang memadai, maupun ketersediaan bibit yang nyatanya tidak sesuai harapan karena koordinasi yang tidak memadai.
"Padahal perlu informasi yang akurat dan valid terkait ketersediaan beras. Harus akurat, jika tidak berarti kinerjanya jelek," kata Uchok dikutip dari Antara, Senin (19/2).
-
Apa yang dilakukan Kementan untuk swasembada pangan? Kapolri mengaku optimis langkah tersebut dapat terealisasi mengingat Amran merupakan pakar yang mengerti dan tahu cara mewujudkannya.
-
Bagaimana cara Kementan menyelesaikan masalah pangan? Ini yang kita takutkan, dimana ancaman kekeringan, ada el nino yang tadinya tanam tiba-tiba berhenti sehingga kami berikan pupuk subsidi secara lebih. Maka itu saya katakan food estate sangat strategis untuk anak cucu kita 50 sampai 100 tahun yang akan datang. Ini visioner karena penduduk kita bertambah,' jelasnya.
-
Bagaimana Kementan mendorong ekspor pertanian? Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan bahwa kegiatan ekspor pertanian akan terus ditingkatkan dengan mendorong pengembangan hilirisasi produk jadi sesuai arahan Wapres
-
Kenapa ekspor pertanian penting bagi Kementan? “Pandemi tidak serta merta mematikan sektor pertanian, tapi membuat bertahan dan terus tumbuh. Patut kita sukuri karena selain penyediaan pangan dalam negeri beberapa komoditas juga dilakukan ekspor ke negara tetangga,“ katanya.
-
Kenapa Kementan fokus pada swasembada beras? 'Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri.
-
Mengapa Kementan menjaga ketahanan pangan? Kita harus menjaga ketahanan pangan karena bila terjadi krisis pangan akan melompat menjadi krisis politik,' ungkap Amran.
Uchok melihat belum ada program Kementerian Pertanian yang berjalan dengan baik, karena tidak terealisasi sesuai dengan target dan tujuan untuk memakmurkan petani. "Kementan juga perlu mengklarifikasi masalah pengadaan benih, lahan maupun pestisida sesuai audit BPK. BPK harus membawa ke ranah hukum kalau tidak ditanggapi," ujar Uchok.
Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menambahkan janji swasembada pangan belum sepenuhnya terpenuhi, karena kebutuhan pangan masih dipenuhi melalui impor. Menurutnya, salah satu faktor yang menjadi penyebab kesulitan mencapai swasembada adalah karena minimnya koordinasi Kementerian Pertanian dengan kementerian lainnya.
"Koordinasi kebutuhan pangan Kementan dengan kementerian lain masih berantakan," kata politisi Partai Gerindra ini.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pasalnya, kedua komoditas ini merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian produksi nasional.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Slamet, mengungkapkan kekhawatirannya terkait impor beras besar-besaran lima tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaZulhas mengaku pening melihat bentroknya kewenangan aturan antara pusat dan daerah.
Baca SelengkapnyaDalam tugasnya Kemendag akan mengeluarkan persetujuan impor. Kemudian, Bapanas bertugas untuk memberikan penugasan impor tersebut.
Baca SelengkapnyaPDIP mengaku miris melihat gudang Bulog hanya diisi beras impor.
Baca SelengkapnyaSaid menilai perlu bagi pemerintah agar fokus terhadap program kemandirian pangan
Baca SelengkapnyaTarget realisasi swasembada pangan dimajukan dari awalnya tahun 2028 menjadi 2027.
Baca SelengkapnyaSalah satunya dengan program Upsus yang dicanangkan Kementerian Pertanian
Baca SelengkapnyaSudaryono menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek gizi dan ekonomi dalam negeri.
Baca SelengkapnyaSaat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.
Baca SelengkapnyaPemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.
Baca SelengkapnyaHenry menilai, prosedur impor beras saat ini masih memerlukan rantai administrasi yang panjang.
Baca Selengkapnya