Kementerian BUMN bakal laporkan pembuat & penyebar rekaman Menteri Rini ke polisi
Merdeka.com - Rekaman pembicaraan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur PT PLN Sofyan Basir mengenai pembagian jatah saham proyek penyediaan energi beredar luas. Pembicaraan itu turut menyeret nama Ari Soemarno, kakak kandung Rini.
Dalam percakapan yang berdurasi sekitar 6 menit tersebut, Sofyan mengeluhkan porsi kepemilikan saham PLN yang tergolong kecil. Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan, pihaknya berencana menempuh jalur hukum atas penyebaran dan pengeditan rekaman pembicaraan antara Rini dan Sofyan Basir.
"Terkait dengan penyebaran dan pengeditan rekaman pembicaraan yang jelas dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat, Kementerian BUMN akan mengambil upaya hukum untuk mengungkap pembuat serta penyebar informasi menyesatkan tersebut," ujar Imam melalui siaran pers, Jakarta, Sabtu (28/4).
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa yang memimpin PLN? Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, selain fokus menyediakan kelistrikan yang andal, PLN juga terus menjalankan berbagai kegiatan yang membantu kesejahteraan masyarakat melalui Program TJSL PLN.
-
Siapa yang memimpin BNI dalam kerja sama ini? Dalam keterangannya, Direktur Retail Banking BNI Putrama Wahju Setyawan mengungkapkan, langkah ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh BNI dalam memperluas kerja sama bersama bank daerah, khususnya dalam rangka mempercepat proses digitalisasi transaksi perbankan sekaligus bentuk komitmen perseroan dalam menggunakan produk dalam negeri.
-
Siapa yang memimpin Jakarta Electric PLN? Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, mengapresiasi semangat juang yang diberikan oleh seluruh pemain Jakarta Electric PLN, sehingga berhasil memberikan kemenangan pada pertandingan ketiga ini.
-
Apa yang akan dilakukan PLN di Bursa Karbon Indonesia? PLN akan menjadi trader terbesar di bursa karbon Indonesia dengan membuka setara hampir 1 juta ton CO2. Hal ini merupakan bagian langkah PLN mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi.
Sebelumnya, Imam mengatakan, percakapan tersebut telah diedit untuk memberikan informasi yang salah dan menyesatkan. Kementerian BUMN menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang 'bagi-bagi saham' sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekaman suara tersebut.
"Memang benar bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina. Dalam diskusi tersebut, baik Menteri BUMN Rini Soemarno maupun Dirut PLN Sofyan Basir memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara, bukan sebaliknya untuk membebani PLN," ujar Imam melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (28/4).
Imam menjelaskan, percakapan utuh yang sebenarnya terjadi ialah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir memastikan PLN mendapatkan porsi saham yang signifikan. Hal tersebut merupakan salah satu syarat mutlak agar PLN ikut serta dalam penggarapan proyek tersebut.
"Sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan. Sehingga PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri," jelasnya.
Berikut ini rangkuman sebagian isi pembicaraan Rini dan Sofyan yang telah beredar luas melalui sosial media sejak beberapa saat lalu:
"Saya juga kaget kan Bu, saya mau cerita ke Ibu, beliau (Pak Ari) kan panggil saya, pagi kemarin kan saya baru pulang," kata Sofyan.
"Yang penting ginilah, sudahlah, kan yang harus ambil kan dua, Pertamina sama PLN," jawab Rini.
"Betul," kata Sofyan.
"Ya, dua-duanya punya saham lah Pak, begitu," jelas Rini kembali.
"Waktu itu saya ketemu Pak Ari juga, Bu. Saya bilang, Pak Ari mohon maaf, masalah share ini kita duduk lagi lah, Pak Ari," lanjut Sofyan.
"Saya terserah bapak-bapak lah, saya memang kan konsepnya sama-sama Pak Sofyan," ujar Rini.
"Saya kemarin bertahan Bu, kan beliau ngotot. 'Kamu gimana sih, Sof?' Lho kan, Pak, kalo enggak ada PLN kan Bapak enggak ada juga tuh buat bisnis," kata Sofyan.
"Kan saya ketemu Pak Ari juga, Bu," tambahnya.
"Menurut saya banyak yang nerusin, cuma saya bilang sama kakak saya yang satunya, biasanya kalau dia sudah enggak mau ngomong, saya ngomong sama yang satunya supaya nyambung ke sana gitu kan," jawab Rini kembali.
"Betul, betul," ucap Sofyan. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Irwan Hermawan mengatakan untuk bantuan yang diberikan oleh Dito dan kawan-kawan itu dibutuhkan dana guna bantuan hukum, sebesar Rp27 miliar.
Baca SelengkapnyaTenri yang mengenakan kemeja biru loreng dan berkerudung hanya irit bicara saja.
Baca Selengkapnya"Ada Pinjol Ilegal berkedok Koperasi, dengan seolah ada izin dari Kementerian Koperasi UMKM. Apakah ada ordal Kementerian yang terlibat?" kata Rieke
Baca SelengkapnyaHal ini lantaran adanya dugaan keterlibatan pihak lain selain PT Timah Tbk dan swasta.
Baca SelengkapnyaPelaporan yang dilakukan tersebut adalah salah satu bagian dari 'bersih-bersih BUMN'. Tujuannya agar BUMN semakin bersih dari tindakan korupsi.
Baca SelengkapnyaAsal muasal dugaan aliran dana Rp27 miliar mengalir ke Dito itu diungkapkan Irwan saat bersaksi dalam sidang lanjutan korupsi BTS Kominfo di Pengadilan Tipikor.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha
Baca SelengkapnyaIrwan mengatakan uang untuk Komisi I DPR itu diserahkan melalui seorang yang bernama Nistra.
Baca SelengkapnyaAwalnya Rikwanto mengapresiasi kinerja polisi yang membongkar pegawai Komdigi
Baca SelengkapnyaKejagung akan menjemput paksa dua orang diduga menjadi perantara aliran dana korupsi kasus BTS 4G BAKTI Kominfo ke Komisi I DPR RI dan BPK.
Baca SelengkapnyaHal itu diungkapkan tim kuasa hukum SYL saat membacakan nota eksepsi di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (13/3).
Baca SelengkapnyaTerdakwa tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).
Baca Selengkapnya