Kementerian BUMN Buka Suara Soal Dugaan Utang Siluman di Proyek Kereta Cepat

Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait dugaan adanya utang secara diam-diam atau utang siluman (hidden debt) dari pemerintah China untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sebagaimana diberitakan oleh salah satu media online di Indonesia.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyatakan, tidak ada sama sekali utang tersembunyi dari China untuk proyek kereta cepat. Dia menyebut pemberitaan tersebut merupakan hoaks.

"Karena semua (utang) tercatat di PKLN Bank Indonesia. Jadi, berita yang mengatakan ada hutang tersembunyi China buat kereta cepat itu bener-bener hoaks dan tendensius," ungkapnya kepada Wartawan, Sabtu (16/10).

Anak buah Menteri Erick Thohir ini pun menuntut media yang bersangkutan untuk segera meminta maaf. Selain itu, Arya juga menuntut media yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan atas berita yang telah disebarluaskan itu.

"Kami berharap (media) bisa memperbaikinya dan meminta maaf. Karena tidak punya data sama sekali mengenai ini (hidden debt), terima kasih," tutupnya.

Utang Senyap dari China

China disebut telah memberikan pembiayaan atau utang kepada negara-negara menengah ke bawah senilai Rp USD 385 miliar atau Rp5.400 triliun. Menariknya, kucuran utang ini sulit untuk dilacak oleh IMF dan Bank Dunia sehingga disebut dengan utang siluman.

Dalam laporan lembaga penelitian yang berbasis di Amerika Serikat (AS) AidData dengan judul Global Chinese Official Finance Dataset, China telah memberikan utang senilai USD 385 miliar atau Rp 5.400 triliun ke 165 negara.

Dikutip dari laman Nikkei Asia, laporan AidData ini mengklaim China telah membuat pembiayaan untuk berbagai pembangunan infrastruktur di luar negeri tersebut tidak transparan.

Caranya, China secara sistematis melaporkan utang itu ke Sistem Pelaporan Debitur Bank Dunia dengan mengucurkan ke perusahaan swasta di 165 negara yang sebagian besar adalah negara berpenghasilan menengah ke bawah.

Utang tersebut juga diberikan menggunakan kendaraan tujuan khusus (SPV) dan bukan pinjaman resmi ke lembaga negara. Artinya, pemberian pinjaman ini tidak dari negara ke negara tetapi dari perusahaan ke perusahaan.