Kementerian BUMN Diminta Transparan Bentuk Merger Bank BUMN Syariah

Merdeka.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Marwan Jafar meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk transparan mempresentasikan roadmap proses merger bank BUMN syariah.

"Ini bukan sekadar merger biasa. Holdingisasi bank-bank syariah sekarang, butuh penataan ekosistem yang berbeda dengan ekosistem perbankan biasa. Di sini harus ada roadmap yang jelas, dicari SDM yang benar-benar mumpuni, dan semua sesuai dengan KPI (Key Performance Index) masing-masing," kata Marwan, Jumat (20/11).

Dia berharap, bank syariah hasil merger yang terbentuk nantinya, benar-benar menganut sistem syariah sesuai aturan fiqih yang benar. Jangan sampai hanya menggunakan label syariah namun praktiknya tak beda dengan bank konvensional.

Menurutnya, potensi bisnis bank syariah sangat prospektif. Apalagi dalam situasi ekonomi yang lesu seperti sekarang banyak bank konvensional yang menurun, sehingga bank syariah merupakan salah satu pilihan bisnis yang potensial.

Di luar negeri, seperti di Eropa, bank-bank berkonsep syariah banyak dipercaya oleh konsumen non muslim. Oleh karena itu, menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempromosikan bank merger syariah BUMN ini kepada investor, baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

Apalagi seperti diketahui, gabungan 3 bank syariah Himbara itu sekarang belum bisa masuk ke kategori BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) IV karena modal intinya baru Rp20,2 Triliun, belum memenuhi persyaratan Rp30 Triliun. Padahal jika belum masuk kategori buku IV, akan sulit bagi bank untuk meluaskan kegiatan usahanya ke skala global.

Untuk itu, dia mengingatkan agar proyek holdingisasi bank syariah BUMN ini jangan sampai gagal, karena taruhannya adalah turunnya kepercayaan dari masyarakat hingga investor global. Menurutnya, bisnis di tengah pandemi yang paling penting adalah faktor kepercayaan.

"Saya sih optimis masih bisa. Yang penting carikan polanya dan secara mandatory harus ditata dengan baik dari awal. Mungkin butuh konsultan khusus, agar nantinya bank ini benar-benar dipercaya masyarakat dan investor," imbuhnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Syariah, Syakir Sula berpendapat, merger bank syariah Himbara ini mestinya diperjuangkan untuk masuk kategori BUKU IV jika ingin hasilnya optimal. Salah satunya dengan menambah modal ini Rp 10 triliun.

Menurutnya, tanpa penambahan modal inti, bank merger syariah BUMN ini harus dipertanyakan apakah benar-benar akan menjadi Bank Himbara ke 5, atau justru menjadi "anaknya" bank Mandiri yang diketahui memiliki saham terbesar yaitu 51,2 persen.

"Itu dua hal yang berbeda. Kalau malah menjadi anaknya Bank Mandiri, ya apa gunanya merger," jelasnya.