Kementerian BUMN Minta Pos Indonesia Perbaiki Komunikasi dengan Pekerja

Merdeka.com - Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menganggap tuntutan para pekerja PT Pos Indonesia (Persero) dianggap kurang pas. Sebab, persoalan kinerja direksi sudah menjadi agenda tahunan pemegang saham.

"Kalau soal tuntutan ditampung dan sebenarnya kurang relevan disuarakan Serikat Pekerja. Kan Serikat Pekerja biasanya urusan kesejahteraan dan atau hak-hak karyawan," kata Harry saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (6/2).

Dia mengklaim, soal kesejahteraan dan hak-hak karyawan yang menjadi tuntutan sebelumnya, terutama soal pembayaran gaji, sudah diselesaikan perusahaan pada 4 Februari 2019.

Untuk itu, dia meminta agar jajaran direksi PT Pos Indonesia (Persero) untuk memperbaiki pola komunikasi dengan para Serikat Pekerja yang ada dalam perusahaan. "Makanya kita minta jangan ribut-tibut, lebih baik dibahas internal Direkai dengan Serikat Pekerja," tegas Harry.

Sebelumnya, Kementerian BUMN telah menerima 11 orang sebagai perwakilan karyawan PT Pos Indonesia (Persero) yang melakukan aksi di depan Kementerian BUMN sejak pagi tadi.

Dalam pertemuan yang berjalan kurang lebih tiga jam tersebut, pekerja Pos Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) menyampaikan beberapa tuntutan mulai dari evaluasi kinerja perusahaan hingga pencopotan Direktur Utama.

"Dari pertemuan tadi sudah kita terima, ini sebagai bukti serius dari Kementerian BUMN dalam memperhatikan mereka. Dan kita sudah terima aspirasinya dan akan kita laporkan ke atasan," kata Kepala Bidang 1B Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Mahmud di Kementerian BUMN, Rabu (6/2).

Reporter: Ilyas Istianur Praditya

Sumber: Liputan6.com