Kementerian BUMN Pastikan Tak Ada Teguran Keras untuk Ahok

Merdeka.com - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut usai Ahok mengkritik PT Pertamina dan pembubaran Kementerian BUMN karena dinilai tidak efisien dalam tata kelola perusahaan pelat merah selama ini.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga memastikan tidak ada teguran keras disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir kepada Ahok. Pertemuan tersebut justru lebih banyak memberikan masukan agar memperkuat internal Pertamina.

"Jadi bukan teguran lah, tapi lebih kepada saran. Ingin tahu ada apa," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (20/9).

Sebagai Komisaris Utama, Ahok dipilih dan ditentukan langsung oleh Kementerian BUMN. Menurut Arya, pemanggilan itu pun merupakan suatu hal yang wajar jika memang ada suatu permasalahan di dalam perusahaan pelat merah.

Dalam pertemuan itu, Erick Thohir bahkan memandang kritik yang diberikan Ahok kepada internalnya sudah cukup bagus. Apalagi Ahok sendiri memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan internal di lingkungan Pertamina.

"Jadi beliau diminta menyelesaikannya di internal karena beliau punya wewenang dan beliau pengawas di situ. Beliau juga punya hak untuk memanggil rapat semua direksi, jd semua, kalau dia merasa ada yang tidak benar itu harus dibenarkan. Kan tugasnya komut kan, itu tugasnya. Melakukan pembenahan," kata dia.

Transformasi di Pertamina

Di samping itu, Erick Thohir juga meminta kepada Ahok melakukan transformasi di lingkungan Pertamina dan mensupport apa yang sudah dikonsep di Kementerian BUMN. "Pertamina ke depan bagaimana dan transformasinya bagaimana itu Pak Erick minta supaya Pak Ahok melaksanakan tugasnya," kata dia.

Secara keseluruhan, Erick Thohir menerima semua masukan yang disampaikan oleh Ahok. Sebab, apa yang dilontarkan Ahok merupakan bagian dari transformasi di Pertamina. Bagaimana membuat tubuh Perseroan menjadi transparan, membuat rantai birokrasi menjadi lebih bagus, serta mendorong proyek-proyek yang belum dilaksanakan.

"Karena beliau punta kewenangan di sana. Beliau kan bagian dari Pertamina bukan di luar. Dia punya kewenangan di sana. Dan bagian dari sistem itu ya ayo perbaiki," kata dia.