Follow
Kementerian BUMN: PLN Terbitkan Komodo Bond April 2019
Merdeka.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN akan menerbitkan surat utang atau obligasi Komodo Bond. Langkah ini diambil sebagai salah satu alternatif memenuhi kebutuhan pendanaan untuk investasi yang dilakukan oleh perusahaan plat merah tersebut.
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, rencananya penerbitan obligasi ini pada April 2019.
"(PLN terbitkan Komodo Bond) Iya. April 2019," ujar dia di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (8/2).
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Kapan Kementerian BUMN resmi dibentuk? Pada 2001, organisasi tersebut berubah menjadi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Apa yang akan dilakukan PLN di Bursa Karbon Indonesia? PLN akan menjadi trader terbesar di bursa karbon Indonesia dengan membuka setara hampir 1 juta ton CO2. Hal ini merupakan bagian langkah PLN mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
Menurut dia, PLN memang perlu untuk mencari alternatif pendanaan, seperti dengan menerbitkan obligasi. Sebab, kebutuhan dana untuk investasi kelistrikan PLN juga cukup besar. "PLN itu investasi target setahun Rp 100 triliun. Masih butuh dana. Ada beberapa alternatif lagi dilihat mana yang paling baik," kata dia.
Namun, Edwin belum bisa memastikan berapa nilai obligasi yang akan diterbitkan PLN. Menurut dia, hal ini masih terus dibahas.
"Lagi rapat asisten deputi saya. saya belum dapat laporannya. Komodo bond belum ada keputusan jumlahnya baru pengkajian, semester I 2019," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi telah meresmikan perdagangan bursa karbon di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Hashim menegaskan tidak ada waktu lagi untuk mengambil keputusan.
Baca Selengkapnya
Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini juga bisa berdampak positif untuk pemasukan negara lewat realisasi dividen BUMN.
Baca Selengkapnya
Pembangkit tenaga nuklir dibangun oleh perusahaan listrik swasta asal Amerika Serikat, PT ThorCon Power Indonesia dengan kapasitas 500 MW.
Baca Selengkapnya
Perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Sumber Energi Listrik Jadi Andalan untuk Penuhi Kebutuhan 35 Tahun ke Depan
Baca Selengkapnya
Indonesia perlu menyiapkan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) guna mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut.
Baca Selengkapnya
Dalam perjalanannya, subholding generation company terbesar se-Asia Tenggara ini, terus mengakselerasi pemenuhan energi hijau menuju net zero emission.
Baca Selengkapnya
Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca Selengkapnya
Rencana pemanfaatan PLTN ini telah disahkan oleh Komisi di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui RPP KEN.
Baca Selengkapnya